Pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang dihubungkan dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Monika, Neneng Tia (2021) Pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang dihubungkan dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy

Abstract

Wilayah pesisir laut, tepian sungai maupun tepian danau kerap mengalami proses sedimentasi, adanya material berupa tanah atau lumpur yang terbawa oleh aliran air yang menimbulkan proses pengendapan hingga munculnya daratan baru atau dikenal dengan tanah timbul yang keberadaannya dikuasai langsung oleh negara. Dewasa ini, proses terjadinya tanah timbul tidak selalu akibat dari fenomena alam, melainkan adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar agar proses terjadinya tanah timbul terjadi lebih cepat. Tanah timbul di pesisir Laut Patimban dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, menimbulkan keberagaman proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap. Sedangkan dalam ketentuannya penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapatkan rekomendasi langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang, kendala-kendala yang dihadapi oleh penggarap dalam kepemilikan tanah timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang dan solusi yang dilakukan oleh penggarap untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang mendeskripsikan atau menggambarkan proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap melalui data-data yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum. Kemudian, pendekatan penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban belum mendapatkan rekomendasi langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, hanya dilakukan dengan cara pengklaiman tanah timbul yang berbatasan; peralihan tanah timbul secara turun temurun melalui pewarisan; pengakuan tanah timbul dengan memberikan patok atau tanda. Terdapat kendala yang dihadapi oleh penggarap dalam kepemilikan tanah timbul yaitu minimnya pengetahuan para penggarap; proses permohonan yang cukup panjang; biaya yang besar dalam memperoleh sertifikat atas tanah timbul; anggapan menguasai fisik tanah timbul telah lebih dari cukup. Dalam hal solusi yang dilakukan para penggarap guna mendapatkan kepemilikan atas tanah timbul menggantungkan harapan pada program-program yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Actions (login required)

View Item