Dissenting opinion tentang hak hadhanah: Analisis putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: 05/Pdt.G/2018/PA.Srog

Nurhamjah, Ahmad (2021) Dissenting opinion tentang hak hadhanah: Analisis putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: 05/Pdt.G/2018/PA.Srog. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (430kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (452kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (949kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/ 2018/PA.Srog dalam pertimbangan hukumnya terdapat dissenting opinion berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah). Penggugat mengajukan perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) agar jatuh kepadanya selaku ibu dari Razka Alfariz bin La Dino yang masih berusia 9 bulan. Dimana sang ibu sudah berpindah keyakinan menjadi Kristen Protestan sedangkan anaknya beragama Islam karena ia lahir ketika kedua orangtuanya masih beragama Islam. Hakim mayoritas bersepakat untuk menolak permohonan tersebut karena agama ibu dan anak berbeda. Adapun perbedaan pendapat muncul dari Hakim Anggota II, ia berpendapat bahwa jika permohonan Penggugat ditolak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) anak bernama Devandra Razka Alfariz bin La Dino tanpa penunjukan secara tegas dari Pengadilan siapa yang akan mengasuh anak tersebut, maka menurut Hakim Anggota II hal tersebut dapat menimbulkan keresahan serta tidak adanya kepastian hukum, bahkan usia anak masih memerlukan pengasuhan ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion dan juga untuk mengetahui duduk perkara serta penerapan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/ 2018/PA.Srog. Penelitian ini bertolak dari sebuah aturan dalam hukum Islam, secara yuridis-formal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 105 bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat salah satunya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah content analysis (analisis terhadap isi) artinya penulis lebih fokus pada pemahaman dan pendalaman dalam aspek normatif dan teoritis, putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/ 2018/PA.Srog. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis penulis, pendapat Hakim Anggota II dapat dibenarkan mengingat perlu adanya kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak ketika permohonan penggugat dalam pengajuan hak asuh anak ditolak. Hal tersebut bertujuan agar terlaksananya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang�Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta agar jelas akibat hukum yang kemudian ditimbulkan setelah dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: 05/Pdt.G/2018/PA.Srog. Maka kesimpulannya, dasar hukum yang digunakan selain Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara ini juga tidak menutup kemungkinan digunakan pula peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentu keduanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item