Pola hubungan kewenangan antara Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menangani pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Agung

Al Hadad, Alwi (2021) Pola hubungan kewenangan antara Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menangani pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Agung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (228kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy

Abstract

Secara kelembagaan, Indonesia memiliki dua lembaga pengawas dalam mengawasi pelanggaran kode etik hakim, yaitu Mahkamah Agung (pengawas internal) dan Komisi Yudisial (pengawas eksternal). Namun kedua lembaga tersebut masih belum menunjukan hubungan yang harmonis dan sinergis secara kelembagaan dalam penegakkan pelanggaran kode etik hakim. Hal itu disebabkan karena kewenangan MA dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dianggap melemahkan kewenangan KY yang terdapat dalam Pasal 24B UUD 1945 yang secara hierarki perundang-undangan berada di atasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan konsep yang menunjang terjalinnya harmonisasi pola hubungan kewenangan lembaga negara yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran kode etik hakim yang ada di Indonesia. Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori negara hukum yang memiliki konsep rule of law, teori organ negara yang menjelaskan bagaimana hubungan kelembagaan bisa terjaga dengan baik, teori kewenangan yang menjelaskan bagaimana peran masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang, teori pengawasan yang menjaga keseimbangan lembaga negara sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini, dan didukung juga oleh data-data di lapangan yang dapat diakses secara daring. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan: 1) pola hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menangani Pelangaran Kode Etik Hakim yaitu: MA mengawasi hakim secara internal sedangkan KY mengawasi secara eksternal. Pola hubungan kewenangan ini masih terhambat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kedua lembaga tersebut sehingga menimbulkan perdebatan dalam proses yudisial. Padahal tujuan utama adanya KY, yaitu untuk memaksimalkan kinerja Badan Pengawas dalam penanganan pelanggaran kode etik hakim. 2) pengaturan kembali pola hubungan kewenangan MA dengan KY dalam penegakkan pelanggaran kode etik hakim sangat mendesak dikarenakan adanya ketidakseimbangan kewenangan antara kedua lembaga pengawas hakim. Terlebih jika merujuk pada konsep ideal pengaturan lembaga-lembaga negara, dimana satu lembaga negara yang diatur dengan aturan yang lebih rendah tidak boleh memiliki kewenangan luar biasa dibanding lembaga negara yang diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu adanya penguatan kewenangan terhadap KY sebagai pengawas eksternal.

Actions (login required)

View Item