Netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan calon walikota dan wakil walikota Bandung tahun 2018 dihubungkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota : Studi kasus di Bawaslu Kota Bandung

Syaoqi, Muhamad (2020) Netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan calon walikota dan wakil walikota Bandung tahun 2018 dihubungkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota : Studi kasus di Bawaslu Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (347kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara, awal yang penulis lakukan dengan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) di kota Bandung dimana masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran berlaku tidak netral terhadap pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diantaranya Kepala Sekolah beserta guru-guru lainnya karena kedekatan diantaranya bahwa salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah alumni di sekolah tersebut karana mantan alumni maka kiranya pihak sekolah mempersilahkan untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mengisi acara dalam upacara bendara di hari senin dan membagikan barang berupa bola sepak, baju dan nominal uang jika ada seorang murid yang berprestasi di sekolahnya. Tujuan penelitian ini merupakan hasil observasi karena pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandung sadar akan peraturan-peraturan hukum yang berlaku beserta bentuk pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu kota Bandung dalam kaitannya dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di kota Bandung lebih efektif dan optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (Library Research) dan studi di lapangan (Field Research) yang meliputi observasi, wawancara dan sumber data teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandung masih terjadi pelanggaran atau tidak netral karena keterkaitan saudara keluarga atau teman, sehingga para Aparatur Sipil Negara tersebut di jerat hukuman karena melakukan pelanggaran administratif dengan pernyataan terbuka terhadap umum karena mencedrai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2018 di kota Bandung hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu kota Bandung terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu masih belum efektif, apalagi terhadap Aparatur Sipil Negara. Upaya preventif yang dilakukan masih belum tepat sasaran terutama kepada Aparatur Sipil Negara karena dilakukan pada jam kerja. Sementara itu untuk tindakan yang bersifat represif dalam hal ini pemberian sanksi masih kurang tegas, sehingga Aparatur Sipil Negara tidak memiliki rasa takut atau khawatir untuk terlibat langsung dalam kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA).

Actions (login required)

View Item