Penetapan Hak Hadhanah anak yang belum Mumayyiz dibawah asuhan ayah dalam putusan nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Felayani, Bastian Zein (2020) Penetapan Hak Hadhanah anak yang belum Mumayyiz dibawah asuhan ayah dalam putusan nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAKSI) 2_ABSTRAKSI.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (114kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) | Request a copy

Abstract

Perceraian merupakan langkah terakhir yang ditempuh apabila suatu hubungan rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak bisa diselamatkan lagi, akan tetapi dampak dari perceraian itu bukan hanya terhadap suami maupun istri saja, akan tetapi akan berdampak pada perebutan hak asuh anak (hadlanah) khususnya anak yang masih dibawah umur (mumayyiz). Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan bahwasannya anak yang masih dibawah umur (mumayyiz) dibawah asuhan ibunya, namun dalam putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. hakim memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur pada ayah dari anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. mengetahui apa landasan hukum hakim, serta mengethui bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak pada ayah dari anak-anak tersebut. Penelitian ini berdasarkan pada kerangka pemikiran bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a mengatur pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (content analisys) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen. Adapun data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dalam hal ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa putusan pengadilan tingkat banding nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. sebagai sumber data primer dan buku dari ahli hukum, jurnal hukum, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa; Pertama, Majelis hakim mempertimbangkan kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan anak dari pada hak ayah dan ibunya. Hakim mempertimbangkan bukti dan fakta dalam persidangan bahwasannya ibu dari kedua anak tidak memenuhi persyaratan pemegang hak asuh, karena tidak berakhlak baik. Kedua, landasan hukum memuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 dan pasal 3, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, serta Doktrin hukum tentang syarat pemegang hak asuh yang terdapat dalam kitab fiqih Kifayatul Akhyar Fii Halli Gayatil Ikhtisar karangan Syaikh Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi asy-Syafi’i. Ketiga, hakim menggunakan interpretasi sosiologis dimana undang-undang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kepentingan dari objek sengketa. Sehingga hakim mengabaikan Komplasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a), dan mejatuhkan hak asuh kedua anak kepada ayah demi kemaslahatan dan kemanfaatan untuk anak-anak tersebut.

Actions (login required)

View Item