Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang Harta Bersama

Fauzi, Alvi Alvani Riza (2021) Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang Harta Bersama. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (358kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor:245/Pdt.G/2020/PA.Mtp didalamnya terdapat inkonsistensi hakim dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, dimana pada pertimbangannya hakim menyatakan terhadap bagian harta bersama untuk istri adalah ¾ sedangkan untuk suami ¼ dikarenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI menurut majelis hakim tidak adil, tidak patut, serta tidak proporsional untuk diterapkan pada, karena keadaan rumah tangga yang tidak berjalan dengan semestinya serta istri yang lebih berperan andil dalam pengupayaan dana untuk pembelian objek harta bersama serta lebih besar tanggung jawab terhadap anak, akan tetapi di dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan hal yang berbeda dengan pertimbangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aspek formil dan materil dalam putusan tersebut, selain itu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut serta akibat hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Kerangka berfikir pada penelitian ini menggunakan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan teori tujuan hukum, pertimbangan hukum hakim, selain itu menggunakan Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan Yuridis Normatif, Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan aspek formil dan materil pada putusan ini adalah sudah diterapkan secara keseluruhan namun pada pertimbangan hukum hakim terdapat inkonsistensi hakim dengan amar putusan, dimana pada pertimbangan hukum hakim menyatakan dan mengambil sikap ¾ bagian untuk Penggugat, dan ¼ bagian untuk Tergugat karena Pasal 97 KHI yang pada prinsipnya membagi dua bagian menurut hakim tidak adil, untuk diterapkan karena lebih besar tanggungjawab lebih andil dari Penggugat dalam pengupayaan dana untuk pembelian objek harta bersama dibandingkan Tergugat, sedangkan dalam amar putusannya hakim menyatakan dan mengambil sikap ½ bagian harta bersama untuk Penggugat dan ½ bagian harta bersama untuk Tergugat sebagaimana dalam Pasal 97 KHI. Maka demikian akibat hukum yang ditimbulkan adalah nantinya. putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi, selain itu putusan ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

Actions (login required)

View Item