Konsep pengelolaan pertambangan di Indonesia dalam konstitusi dan peraturan turunannya ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Ramadhan, Syiva Habibie Januar (2021) Konsep pengelolaan pertambangan di Indonesia dalam konstitusi dan peraturan turunannya ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (428kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disahkan pada tanggal 12 Mei 2020, undang-undang minerba terbaru ini menuai banyak sekali pro serta kontra karena disahkan ditengah wabah pandemi Covid-19, dan dalam pembuatannya tidak menggunakan asas-asas pembuatan undang-undang yang baik yang meliputi asas formil dan materil. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui prinsip-prinsip pengaturan pertambangan dalam undang-undang dasar 1945 dan peraturan turunannya di Indonesia, kedua untuk mengetahui pengaturan perizinan pertambangan dan tujuan kelestarian lingkungan hidup dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya di Indonesia, ketiga untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap prinsip-prinsip pengaturan pertambangan dalam perizinan dan tujuan kelestarian lingkungan hidup dalam peraturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara mempermudah bagi pengusaha pertambangan lokal atau asing dalam melakukan perizinan dan menghilangkan pasal yang mengatur keterlibatan daerah dalam perizinan dan pengawasan yang di ambil alih langsung oleh pusat, yang tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang ada baik di sekitaran pertambangan yang terdapat pemukiman masyarakat atau kelestarian alam sekitar akan terancam kelestarian serta hidupnya karena hilangnya fungsi pemerintahan daerah dalam perizinan dan pengawasan. Dalam pandangan Islam wajib hukumnya manusia sebagai pemimpin di bumi menjaga alam dan lingkungan, karena manusia mempunyai peranan penting sebagai khalifah yaitu memakmurkan bumi, memelihara bumi, dan melindungi bumi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori. konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, metode ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif, Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Kedua, dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah satu-kesatuan, bukan terpisah. Sudah seharusnya diperkuat pranata/kelembagaan lingkungan daerah dan dipertegas penaatan atas instrumen lingkungan hidup sebagai fungsi pengendalian. Ketiga, sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (al-rabb) dan menebarkan rakhmat (rahmatan) di alam semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdiannya kepada Allah swt adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri (hifdzun nafs) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam.

Actions (login required)

View Item