Dissenting Opinion hakim tentang Itsbat nikah kawin hamil pada putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor:9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Almiraj, Nazarudin Luthfi (2021) Dissenting Opinion hakim tentang Itsbat nikah kawin hamil pada putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor:9/Pdt.P/2019/PA.Plj. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (546kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plj telah terjadi dissenting opinion didalam pertimbangan hukumnya. Putusan ini terjadi karena mayorita hakim dalam perkara di Pengadilan Agama pulau Punjung Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plj. Menyebutkan bahwa seharusnya Permohonan ini tidak dapat diterima dan di tolak karena para hakim berpendapat apabila permohonan pemohon dikabulkan maka akan menimbulkan pelanggaran yang besar maka dari itu sudah sepantasnya permohonannya tidak dikabulkan. Oleh karena itu terjadi Dissenting Opinion diantara hakim, maka putusan yang diamabil yaitu dengan menggunkan cara voting atau suara terbanyak, jika cara demikian tidak bisa untuk dilaksanakan, maka pendapat hakim yang paling menguntungkan terhadap pihak terdakwa yang nantinya akan dipergunakan dalam putusan, sedangkan jika hakim anggota yang kalah atas pendapatnya harus mengikuti pertimbangan mayoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara, pertimbangan hukum serta analisis yuridis perbedaan pendapat Para hakim pada putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung No. 9/Pdt.P/2019/PA.Plj. Penelitian ini bertolak pada sebuah aturan mengenai proses pengambilan putusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan sebagaimana seharusnya, jika musyawarah hakim sudah di usahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak tercapai mufakat bulat maka pengambilan keputusan harus menggunakan suara terbanyak. penelitian yang penulis gunakan adalah content Analysis Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan pada putusan ini terdapat Dissenting Opinion di dalam pertimbangan hukum. Para pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai agama islam masalah yang dihadapi oleh pemohon I dan pemohon II ialah pernikahanya dilakukan secara siri tidak di catat di Kantor Urusan Agama, pada saat pernikahan dilakukan pemohon II sedang keadaan hamil. Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah. Pertimbangan hukum dalam musyawarah majelis hakim terdapat berbeda pendapat (Dissenting Opinion). Hakim Anggota I Dan Hakim Anggota II yang mengemukakan apabila permohonan pemohon dikabulkan maka berpotensi besar menyebabkan penasaban anak kepada ayah biologisnya dan itu secara tegas dilarang. Sebelum sampai ke tahap kesimpulan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan sendirinya, tidak mengikuti suara terbanyak para hakim. Oleh karena itu permohonan pemohon seharusnya tidak dapat dikabulkan karena jika terjadi Dissenting Opinion maka putusan yang akan diambil yaitu dengan menggunkan cara voting, jika tidak maka pendapat hakim yang paling menguntungkan terhadap pihak terdakwa yang nantinya akan dipergunakan dalam putusan, sedangkan jika hakim anggota yang kalah atas pendapatnya harus mengikuti pertimbangan mayoritas.oleh karena itu dalam putusan ini majelis hakim memutus perkara ini dengan sendirinya tidak mengikuti pendapat mayoritas hakim dan permohonan pemohon pun di kabulkan.

Actions (login required)

View Item