Implementasi perjanjian restrukturisasi pada kredit kendaraan bermotor dan perlindungan nasabah sebagai situasi force majeure covid-19 di PT. Wahana ottomitra multiartha Sumedang dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

Kristti, Qintharra Novelia (2021) Implementasi perjanjian restrukturisasi pada kredit kendaraan bermotor dan perlindungan nasabah sebagai situasi force majeure covid-19 di PT. Wahana ottomitra multiartha Sumedang dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (343kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB) | Request a copy

Abstract

Situasi Force Majeure Covid-19 memberikan dampak pada berbagai kalangan. Salah satunya adalah debitur kredit kendaraan bermotor. Otoritas Jasa Keuangan memberikan keringanan pada debitur yang terdampak dengan perjanjian keringanan atau restrukturisasi. Namun, restrukturiksasi yang berbentuk perjanjian baku tersebut ternyata memberikan lebih banyak resiko atau kerugian yang harus ditanggung oleh pihak debitur. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi perjanjian restrukturisasi kredit kendaraan bermotor sebagai situasi force majeure Covid-19 berdasarkan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta perlindungan hukum apa saya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat perjanjian baku restrukturisasi kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelirian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua poin dalam perjanjian kredit restrukturisasi yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian baku otoritas jasa keuangan yang seharusnya. kreditur yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Adapun perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh perjanjian restrukturisasi kredit dapat berupa perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjanjianya sengketa perlindungan hukum represif, berupa pengajuan gugatan atau ganti rugi melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.

Actions (login required)

View Item