Implementasi kebijakan pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 9 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam tinjauan siyasah dusturiyah : Studi kasus di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran

Solihin, Ahmad (2021) Implementasi kebijakan pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 9 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam tinjauan siyasah dusturiyah : Studi kasus di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (707kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (660kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (661kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (948kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB) | Request a copy

Abstract

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan, implementasi Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 3 mengenai strategi Perlindungan dan Pemberdayaan kepada petani dirasa belum optimal. Para petani belum sepenuhnya menerima dan merasakan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan, hambatan dan tantangan, serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Impelementasi Kebijakan Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 3 Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 di Desa Cigugur apakah sudah sesuai ataukah tidak. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori, yakni: 1) Teori Keadilan. Peneliti mengambil pendapat yang diungkapkan oleh John Rawls dan Aristoteles. 2) Teori Implementasi Kebijakan. Peneliti mengambil pendapat dari Edward III, Van Meter dan Van Horn, dan Mazmanian dan Sabatier. 3) Teori Perundang-undangan. 4) Teori Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan; Imamah, hak dan kewajibannya, dan Rakyat, hak dan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case studies). Penelitian yang menerapkan metode studi kasus bukan sekedar penelitian dengan mengangkat lokasi atau kelompok sosial tertentu. Penelitian satu atau lebih lokasi atau kelompok sosial dapat saja dilakukan dengan menerapkan metode survei. Dalam hal itu sebenarnya lokasi atau kelompok sosial yang diangkat merupakan contoh dari populasi. Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pertama, Implementasi Kebijakan Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 3 Perda Nomor 9 Tahun 2017 di Desa Cigugur belumlah optimal, dapat dibuktikan dengan masih banyaknya program perlindungan dan pemberdayaan petani yang belum terlaksana. Kedua, Dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut menemukan banyak hambatan dan tantangan, diantaranya: 1) belum adanya peraturan pelaksanaan yang membahas perlindungan dan pemberdayaan petani, 2) faktor kurangnya pengetahuan, 3) kurangnya penyuluh di lapangan yang kompeten, 4) perbedaan kultur masing-masing wilayah, 5) faktor keadaan alam. Ketiga, Tinjauan siyasah dusturiyah merupakan aspek bagaimana islam meninjau suatu kebijakan yang ada dalam sebuah peraturan/perundang-undangan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan kepada masyarakat haruslah mampu untuk menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Namun disamping itu pula rakyat pun harus memberikan timbal balik kepada pemerintah yaitu harus taat, dan menerima setiap aturan/kebijakan yang ditetapkan selama itu dalam hal kebaikan (kemaslahatan).

Actions (login required)

View Item