Pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) dihubungkan dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Labib, Zaky Munthaha (2020) Pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) dihubungkan dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftaarisi.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (213kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 6 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan menjelaskan bahwa penasehat pengawas/dewan pengawas di setiap lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan bertugas untuk mengawasi tindakan yang dilakukan LAPS termasuk Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). Sejak pendirian BMDP tahunn 2016-2019 hanya ada 1 kasus yang diselesaikan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena kasus yang ditangani BMDP dalam waktu 4 (empat) tahun sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian terkait peran penasehat pengawas/dewan pengawas di BMDP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengawas dalam melakukan tugas atau kewajibannya terhadap BMDP; dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BMDP serta upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan BMDP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari BMDP dan OJK yang didukung dengan literatur dan peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber data sekunder serta ditunjang dengan jurnal dan website resmi sebagai sumber tersier. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa pengawas di BMDP belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keadaan ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi yaitu SDM dan layanan serta sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurang sosialisasi BMDP terhadap masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan, rencana kerja, anggaran, prinsip-prinsip LAPS, laporan penyelesaian sengketa, dan melakukan penilaian ulang LAPS yang masuk dalam daftar LAPS OJK serta BMDP terus menerus memberikan pemahaman terhadap konsumen atau masyarakat.

Actions (login required)

View Item