Engkus, Engkus (2016) Analisis Prioritas Naskah Akademik Dan Usulan Raperda Dprd Provinsi Jawa Barat. Analisis Prioritas Naskah Akademik Dan Usulan Raperda Dprd Provinsi Jawa Barat, -. pp. 1-73. ISSN -
|
Text
005. 2016 ANALISIS PRIORITAS RAPERDA JABAR 2016 (jadi).pdf Download (542kB) | Preview |
Abstract
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Naskah Akademik, jawa barat |
Subjects: | Public Administration |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Users 30 not found. |
Date Deposited: | 02 Aug 2017 06:31 |
Last Modified: | 29 Jan 2018 05:56 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/4037 |
Actions (login required)
View Item |