Tinjauan hukum Islam terhadap perkara pernikahan atas dasar hamil di luar nikah : Studi kasus di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Ardiyansyah, M Azmi (2019) Tinjauan hukum Islam terhadap perkara pernikahan atas dasar hamil di luar nikah : Studi kasus di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (347kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan adalah suatu perkara sunnah yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat muslim, dan telah diatur secara jelas dalam hukum Islam, melalui pendapat para Imam mazhab dan para ulamanya, dengan mengambil dalil dari nash. Pernikahan yang dilaksanakan karena untuk menjalankan sunnah Rasul jelas sangat diperbolehkan bahkan mendapatkan pahala bagi siapa yang melaksanakannya. Namun pernikahan yang dilaksanakan karena atas dasar untuk menutupi kehamilan dari calon pengantin wanita menyuguhkan perbedaan pandangan ketetapan hukum diantara kalangan Imam mazhab dan ulamanya, namun itu tidak menimbulkan sebuah perdebatan yang serius. Pernikahan atas dasar hamil diluar nikah (Marriage By Accident) di Desa Ciputri-Kaduhejo Banten dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum Islam dengan menerapkan rukun serta syarat sahnya nikah, begitupun mengikuti aturan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu pernikahan tersebut sah menurut kacamata hukum Islam atau positif. Dalam hukum Islam pernikahan tersebut memiliki dua perbedaan pandangan hukum dikalangan para Imam Mazhab, yakni kalangan Imam Syafi’i, dan Imam Hanafi serta Kompilasi Hukum Islam jelas membolehkan pernikahan tersebut tanpa harus melaksanakan masa iddah bagi pengantin wanita, karena ia berstatus lajang. Berbeda halnya dengan Imam Maliki dan Ibnu Tayimiyyah yang tidak membolehkan pernikahan itu sebelum masa iddahnya terlaksana oleh pengantin wanita sampai ia benar-benar melahirkan anak yanga ada dalam kandungannya bertujuan untuk membersihkan rahim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana subyak penelitian ini adalah pasangan suami isteri dan staf KUA sebagai informan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tahap analisis data di dalamnya, melalui proses pengkajian data, pengklasifikasian data, serta penyesuaian dengan kerangka pemikirian dengan melihat tinjauan teoritis.Setelah penelitian dilakukan, penulis tidak menemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam serta prinsip maqāsidu syari’ah pada praktik perkara pernikahan atas dasar hamil di luar nikah di desa Ciputri-Kaduhejo-Banten. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan dua ketetapan hukum yang saling bertentangan, namun ketetapan dari hukum tersebut telah mencapai konsep maqāsidu syari’ah. ENGLISH : Marriage is a matter of sunnah that is highly recommended for all Muslims, and has been clearly regulated in Islamic law, through the opinions of the Imams of the mazhab of thought and their mufti, by taking the theorems from the text. Marriages that are carried out because to carry out the Sunnah of the Prophet are clearly very permissible and even get a reward for those who carry them out. However, marriages that are carried out because on the basis of covering up the pregnancy of the bride-to�be present different views of legal provisions between the Imam of the mazhab and their scholars, but that does not cause a seriously debate.Marriage by Accident in Ciputri-Kaduhejo Village, Banten, is carried out in accordance with the principles of Islamic law by applying rukun and the legal requirements of marriage, as well as following legal rules in Indonesia. Therefore the marriage is valid according to the perspective of Islamic law or positive.In Islamic law, that marriage has two different legal views among the Imam of the Mazhab, namely the Imam Syafi'i, and Imam Hanafi and the Islamic Law Compilation clearly allows the marriage without having to carry out the iddah period for the bride, because she is single. Unlike the case with Imam Maliki and Ibn Tayimiyyah, who did not allow the marriage before the iddah period to be carried out by the bride until she actually gave birth to a child who was in her womb aimed at cleaning the womb.This reserch used an empirical juridical approach, which the subjects of this study were husband and wife couples and KUA staff as informants. Data collection techniques in this research through documentation study by observation, interviews, and literature study. The data analysis stage includes the process of reviewing the data, classifying the data, and adjusting it to the framework of thinking by looking at a theoretical review. After the research was conducted, the authors did not find any elements that contradict the principles of Islamic law and the principles of maqāsidu syari'ah in the practice of marriage cases based on pregnancy outside of wedlock in the village of Ciputri-Kaduhejo-Banten. From the results of this study the researcher found two contradictory legal provisions, but the statutes of that law have reached the concept of maqāsidu syari'ah.

Actions (login required)

View Item