Perlindungan hukum pengguna jasa transportasi online terhadap jual beli akun Grabbike dikaitkan dengan pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat : Studi kasus di PT. Grab Indonesia cabang Kota Bandung

Pratama, Ryan Nugraha (2020) Perlindungan hukum pengguna jasa transportasi online terhadap jual beli akun Grabbike dikaitkan dengan pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat : Studi kasus di PT. Grab Indonesia cabang Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (223kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu yang harus diperhatikan pada saat menggunakan layanan transportasi online adalah kesesuaian pengemudi dengan data yang tertera pada aplikasi. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 dimana setiap pengemudi harus menjamin kesesuaian data dan identitas yang telah terdaftar pada perusahaan transportasi online. Namun dalam kenyataannya pengguna jasa sering tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan layanan GrabBike karena maraknya praktik jual beli akun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum praktik jual beli akun GrabBike dikaitkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, dan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online akibat dari jual beli akun GrabBike. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering) dalam hal ini hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan indonesia, pembangunan yang tidak hanya pada fisik semata melainkan pembangunan kualitas segenap rakyat indonesia dimana hukum dituntut menjadi panglima bagi kemajuan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode Deskritif Analisis, yakni penelitian ditujukan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta terhadap adanya suatu perlindungan hukum yang dilakukan PT. Grab Indonesia apabila terjadinya praktik peralihan akun pengemudi yang mengakibatkan kerugian pada pengguna jasa transportasi online, dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif, yakni permasalahan yang diteliti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum praktik jual beli akun GrabBike pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan secara hukum karena telah melanggar Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019, selain itu PT Grab Indonesia juga akan memberikan sanksi tegas terhadap pengemudi yang dengan sengaja mengalihkan atau memperjualbelikan akunnya dengan pemutusan mitra oleh pihak perusahaan. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online sudah cukup baik dilakukan oleh pihak perusahaan, seperti adanya fitur anti tuyul, fitur chat dan panggilan gratis dalam satu aplikasi, dan fitur verifikasi wajah “Selfie Authentication” terhadap akun pengemudi yang dapat menurunkan dan memberantas praktik jual beli akun GrabBike. selain itu Grab juga menekankan prinsip “Know Your Customer” secara ketat dalam pendaftaran mitra pengemudi baru.

Actions (login required)

View Item