Pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam perspektif fatwa DSN-MUI: Penelitian di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran

Ariswanto, Dery (2021) Pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam perspektif fatwa DSN-MUI: Penelitian di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (820kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy

Abstract

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam mengelola dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan legalitasnya. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran masih memiliki pemasukan TBDSP dan belum sepenuhnya terlepas dari dana-dana yang bersumber dari sektor non halal, sehingga diperlukan upaya penyempurnaan dalam pengelolaan dana tersebut yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran, menganalisis landasan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait dana TBDSP dan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran. Dewan Syariah Nasional merumuskan fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 terkait penggunaan dana TBDSP. Dana TBDSP merupakan dana yang didapatkan atau dimiliki oleh LKS, LBS, dan LPS, akan tetapi tidak boleh diakui menjadi kekayaan atau pendapatan lembaga sehingga harus dipisahkan dari pendapatan LKS. Dana tersebut bersumber dari segala pendapatan yang ditempatkan pada kegiatan-kegiatan yang melanggar prinsip syariah dan tidak terhindarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sumber pemasukan Dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran yaitu dihasilkan dari transaksi pendapatan bunga dari bank BRI. Sedangkan untuk transaksi yang terlarang lainnya tidak ada. (2) Penyalurannya dilakukan untuk seluruh aspek kesejahteraan sosial, namun Cabang Paciran sendiri lebih sering menyalurkannya untuk kaum dhuafa, faqir miskin dan anak yatim. (3) Fatwa DSN nomor123 tahun 2018 secara filosofis mengandung unsur ilahiyyah. Secara sosiologis, bahwa LKS dalam menjalankan usahanya perlu suatu pedoman untuk menggunakan Dana TBDSP dan belum adanya ketentuan juga batasannya. Secara yuridis, fatwa selaras dasar Al-Qur’an, Hadist Nabi, atsar, kaidah fiqh dan pendapat Ulama. (4) Pengelolaan Dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018, namun masih terdapat kekurangan.

Actions (login required)

View Item