Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Rohmah, Ane (2021) Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (385kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar Isi.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (825kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 tahun 2013 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman pemerintahan Kota Bandung perlu menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai agar sesuai dinamika peningkatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui dan memahami latar belakang diterbitkannya Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui penerapan peraturan daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyyah menggunakan asas-asas umum pemerintah yang baik. Menurut Lester dan Stewart mengatakan dalam buku yang sama bahwa Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik (Library Research). Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan bahwa Pertama, implementasi kebijakan penyerahan prasarana, sarana, dan utlitas pemerintah daerah kota bandung mengidentifikasi berbagai persoalan baik permasalahan yang terkait kebijakan, admininstrasi, proses serah terima, pengawasan, pemeliharaan, pembiayaan dan kelemahan pihak pengembang. Dokumen izin lokasi yang tidak mencantumkan secara jelas lokasi prasarana, sarana dan utilitas bakan peruntukan prasarana sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah kota bandung sehingga lemahnya kebijakan yang ada yaitu sanksi administrasi. Kedua, Pemerintah daerah kota bandung adanya ketidaklengkapan dokumen kepemilikan yang dimilikipengembang, kelalaian pengembang terhadap kewajibannya, lemahnya koordinasi instansi, kelemahan pihak pengembang, belum punya database yang lengkap dan terperinci terkait prasarana, sarana dan utilitas. Ketiga dalam implementasinya tinjauan siyasah dusturiyah maka tinjauan siyasah dusturiyah maka menuju kepada kemaslahatan dan menghindarkan kepada kemudaratan untuk mengimplementasikannya dalam menjalankan peraturan Perda 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung.

Actions (login required)

View Item