Tinjauan yuridis pemutusan kontrak kerja akibat pandemi Covid-19 di PT Multipratama Indahraya kota Cirebon dihubungkan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sudibyo, Wilda Oktavianingrum (2021) Tinjauan yuridis pemutusan kontrak kerja akibat pandemi Covid-19 di PT Multipratama Indahraya kota Cirebon dihubungkan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (580kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun kesediaan lapangan kerja sangat terbatas sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan terutama di bidang pekerjaan formal seperti buruh pabrik, karyawan kantoran, penyandang pekerjaan profesi dan lain-lain. Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadikan banyak sekali pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh para pengusaha, sehingga semakin banyak warga negara yang tidak memiliki pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pemutusan kontrak kerja yang disebabkan oleh pandemi berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan kontrak kerja akibat pandemi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum, yakni teori negara hukum Pancasila dikarenakan setiap peraturan perundang-perundangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Teori hukum pembangunan, bahwasanya pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Teori kepastian hukum, teori ini merupakan perlindungan Yustisiabel terhadap tindakan sewenang-sewenang yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan apabila perusahaan tutup dikarenakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19, akan tetapi untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun apabila dalam suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja secara sewenang-wenang dalam situasi apa pun, termasuk dalam situasi pademi virus Covid-19, pada dasarnya tidak diperbolehkan dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diantaranya melalui penyelesaian bipartait, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial.

Actions (login required)

View Item