Implementasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Fauzi, Chika Amalia (2021) Implementasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (230kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintahan yang baik salah satunya dapat ditandai dengan adanya kerjasama antara publik, swasta dan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus membuat kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak, selain itu kebijakan pun perlu untuk di implementasikan agar mendapatkan hasil yang nyata dan bukan hanya sekedar tulisan. Begitu pula dengan Perda Kota Bandung No 2 Tahun 2013 yang tentunya sudah pasti diimplementasikan oleh Kelurahan Pasirjati, namun masih terdapat kekurangan sehingga perlu untuk dikaji dan ditingkatkan kembali. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan yang digunakan, sumber daya penunjang dalam implementasi, hubungan antar organisasi yang terlibat dalam proses implementasi, mengetahui karakteristik dari agen pelaksana, mengetahui disposisi implementor dalam implementasi Perda tersebut terutama pasal 23 mengenai tugas dan fungsi LPM serta mengetahui kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi dalam mendorong jalannya tugas dan fungsi LPM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono (2016:92) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Subarsono (2019 : 99) terdiri dari 6 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi diantaranya yakni standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; hubungan antar organisasi; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta disposisi implementor. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa standar kebijakan yang dimiliki oleh LPM sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum mencapai target sasaran degan maksimal; belum maksimalnya sumber daya finansial yang diberikan menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan yang dilakukan LPM dalam pemenuhan tugas dan fungsinya; belum adanya kerjasama antar LKK di Kelurahan Pasirjati; LPM melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun bersama dengan masyarakat dan pemerintah kelurahan. Namun dari segi sosialisasinya dinilai masih kurang.; kondisi sosial dan politik yang ada cukup mendukung LPM namun sedikit terhambat dengan kondisi ekonominya. Perda Kota Bandung No 2 Tahun 2013 dijadikan dasar dalam pembuatan program LKK dan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. Adapun solusinya yakni untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyusunan anggaran lebih ditingkatkan lagi sehingga aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan maksimal, kerjasama antar LKK lebih ditingkatkan sehingga tujuan dari Perda Kota Bandung No 2 Tahun 2013 dapat terlaksana. ENGLISH: Cooperation between public, business and community sectors is a hallmark of good governance The government, as a policymaker, must create policies that benefit to all parties, and policies must also be implemented in order to provide concrete results. the Bandung City Regulation No. 2 of 2013 has been applied by Pasirjati Village, although there are still issues that need to be resolved. This research aims to determine the standars and policy targets used, recources in implementation, relationship between organizations involved in the implementation process, to know the characteristic of the implementor, find out the implementor disposision on Bandung Regional Regulation Number 2 year 2013 article 23 regarding LPM duties and functions, as well as to find out the socio-economic and political condition that can drive the operation of LPM’s duties and function. In This research, researcher is using qualitative research methods with descriptive approach. Data collected through interviews, literature study and documentation. The data analysis technique that used in this research is the data analysis technique from Miles and Huberman model in Sugiyono (2016: 92), namely data reduction, data presentation, and conclusions. The theory used in this research is Van Meter and Van Horn’s theory that quote by Subarsono (2019 : 99) which consists of 6 variables that can influence implementation, there is policy standards and objectives; recource; relation between organization; characteristics of the executing agent; social, political and economic condition; implementor disposition. Based on the results of the research, it was determined that LPM's policy standards were in line with their tasks and functions, but that they did not meet the maximum targets; the available financial resources have not been maximized, resulting in LPM's actions being less than optimal in terms of completing its duties and function; there is no collaboration between LKK; LPM carries out it’s responsibilities and tasks in line with a priority scale developed in collaboration with the community and the village council. However, it is still seen as weak in terms of socialization; the current social and political climate is favorable to LPM, although its economic situation is a little hindrance; Bandung City regulation No 2 of 2013 uses as the foundation for developing LKK project, which are implemented on a priority scale. The solution is to be more active in socializing with the community, improve budget preparation so that activities may run smoothtly and to strengthen coorperation amongst LKK to make goals of Bandung City regulation No 2 of 2013 can achieved.

Actions (login required)

View Item