Sanksi bagi penjual minuman keras menurut Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2009 Pasal 16

Ashshiddieqy, Muhammad Hasbi (2021) Sanksi bagi penjual minuman keras menurut Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2009 Pasal 16. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (374kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum, yang didalamnya mempunyai beberapa aturan hukum. Di dalam pemikiran ini adanya perbedaan sanksi dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 16 memiliki perbedaan sanksi terhadap pelaku penjual minuman keras. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 dalam Pasal 27 itu pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda tergantung golongan yang dilanggarnya, sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat itu dengan ‘Uqubat Ta’zir. Norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan efektivitas penetapan sanksi hukuman yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Yaitu: 1) untuk mengetahui latar belakang penetapan sanksi bagi pelaku penjual minuman keras menurut kedua peraturan tersebut. 2) untuk mengetahui bagaimana alasan dalam pertimbangan hukum tentang sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras. 3) serta mengetahui bagaimana analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku penjual minuman keras antara Peraturan Daerah dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digukan yaitu studi pustaka. Studi Pustaka dalam penelitian ini dilakukan guna mengekplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman terkait dengan tema penelitian penulis yaitu Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 16. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa: 1) Dalam kedua peraturan setiap orang yang melanggar dalam penjualan minuman keras dapat dikenakan sanksi diantanya dalam Peraturan Daerah Kota Bandung itu kurungan selama 3 bulan serta denda sesuai golongan yang dilanggar sedangkan Qanun Aceh dikenakan ‘Uqubat Ta’zir 2) Dalam penetapan suatu sanksi keduanya dilandaskan Filosifis, Yuridis, dan Sosiologis. 3) Perbedaan sanksi dari kedua peraturan ini hanya dari segi unsur-unsur perbuatannya. Dalam Peraturan Daerah mengklasifikasikan apa saja yang menjadi pelanggaran. Sedangkan dalam Qanun Aceh umum, siapa saja yang menjual khamar atau minuman keras pasti dikenakan sanksi.

Actions (login required)

View Item