Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan barang gadai (Marhūn) oleh penerima gadai : Studi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

Wawan, Wawan (2021) Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan barang gadai (Marhūn) oleh penerima gadai : Studi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Masters thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (552kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (697kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text 6_bab3.pdf Download (334kB) | Preview
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy

Abstract

ENGLISH : In principle, Pawned goods (marhūn) should not be used, especially if it is done by renting or pawning that items to the other people. However, based on reality, in Rajadesa Subdistrict, Ciamis Regency, the utilization of marhūn is carried out by renting it out and pawning it again to someone else. In fact, sometimes marhūn's utilizations is carried out without being known and agreed upon by the other parties in its contract.The aims of this study is to find out and analyze the pawn's implementation concepts, as well as managing the pawned goods practicals by the murtahin. And also to find out and analyze based on the perspective of Sharia Economic Law regarding pawned goods utilizations that occurred in Rajadesa Subdistrict, Ciamis Regency.This research departs from the idea that based on its principle the collateral goods or marhūn may not be taken advantage off, either by rāhin or by murathin, unless if there was a permission from the parties concerned. It caused of the rāhin's rights to marhūn after the rāhn contract becomes the perfect owner's right to the legal action against the marhūn. The research method used in this study is a qualitative method with the normative juridical approach or in form of a statutory approach, legal norms relating to the marhūn utilizations. And the method of data collection is done by interview and documentation study. The steps in analyzing the data are: reviewing, classifying it by adjusting to the framework of thought that has been arranged, connecting the meeting point between theory and reality, and finally finding and drawing a conclusion. The research results obtained are: 1) It has found marhūn utilizations by murtahin by pawning it back to a third party; 2) It has found marhūn utilizations by murtahin in the manner of leasing it to a third party; 3) It has found marhūn utilizations by murtahin in the manner of leasing it back to rāhin. Even though it has become a custom, it still cannot be a legal basis, because according to the perspective of Sharia Economic Law which is based on the opinion of the scholars from the Imam madzhab, KHES, DSN-MUI Fatwa, it prohibits the management of marhūn by murtahin, either by mortgaging it or by renting it out to a third party. Thus, the efforts to utilize marhūn that occurred in Rajadesa District were not in accordance with the principles of Sharia Economic Law. INDONESIA : Barang gadai (marhūn) pada prinsipnya itu tidak boleh dimanfaatkan apalagi hal tersebut dilakukan dengan cara disewakan ataupun digadaikan lagi kepada orang lain. Namun, pada kenyataannya di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis, pemanfaatan marhūn itu dilakukan dengan cara disewakan dan digadaikan lagi kepada orang lain. Bahkan terkadang dalam upaya pemanfaatan marhūn tersebut dilakukan tanpa diketahui dan disepakati oleh pihak lainnya yang berakad. Adapun tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui serta menganalisis konsep pelaksanaan gadai, serta praktik pengelolaan barang gadaian oleh murtahin. Dan juga untuk mengetahui serta menganalisis berdasarkan presfektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pemanfaatan barang gadaian yang terjadi di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis.Penilitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pada prinsipnya marhūn atau barang jaminan itu tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rāhin maupun oleh murathin, kecuali ada izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak rāhin terhadap marhūn setelah akad rāhn itu menjadi hak pemilik yang sempurna atas perbuatan hukum terhadap marhūn tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Lalu pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif atau berupa pendekatan perundang-undangan, norma hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan marhūn. Dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Adapun langkah dalam menganalisis data yaitu: mengkaji, mengklasifikasinya dengan menyesuaikan pada kerangka pemikiran yang telah tersusun, menghubungkan titik temu antara teori dengan realita, dan terakhir mencari serta menarik sebuah kesimpulan.Hasil penelitian yang diperoleh ialah: 1) Adanya pemanfaatan marhūn oleh murtahin dengan cara menggadaikanya kembali kepada pihak ketiga; 2) Adanya pemanfaatan marhūn oleh murtahin dengan cara menyewakanya kepada pihak ketiga; 3) Adanya pemanfaatan marhūn oleh murtahin dengan cara menyewakanya kembali kepada rāhin. Meskipun hal itu sudah menjadi adat tetap saja tidak dapat menjadi dasar hukum, karena hal itu menurut presfektif Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan pada pendapat para ulama dari kalangan Imam 4 madzhab, KHES, Fatwa DSN-MUI itu melarang tindakan upaya pengelolaan marhun yang dilakukan oleh murtahin, baik dengan cara menggadaikannya ataupun dengan cara menyewakannya marhun kepada pihak ketiga. Dengan demikian upaya pemanfaatan marhun yang terjadi di Kecamatan Rajadesa tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Actions (login required)

View Item