Pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 40 ayat (6) UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan

Ainusyamsi, Irfan (2021) Pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 40 ayat (6) UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (891kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara pemberdayaan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki intensitas konflik Organisasi Masyarakat yang cukup tinggi. Kenyataannya konflik tersebut sering kali dipicu karena perebutan lahan project yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan organisasi ataupun persoalan cara pandang Organisasi Masyarakat dalam terhadap realitas sosial. Sangat jauh apabila mencita-citakan keberadaan Ormas untuk menjadi agen penopang cita-cita pembangunan serta ruang untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang maju, sebab cara pandang serta budaya Organisasi Masyarakatnya pun belum dapat dikatakan ideal. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, kemudian menguji pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dengan Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan juga mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaannya. Penelitian ini berdasarkan pada Alinea ke 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Teori Hukum Pembangunan Nasional, Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tentang Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yang digunakan metode yuridis empiris. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori Hak Asasi Manusia, Kemerdekaan Untuk Berserikat dan Berkumpul, Organisasi Masyarakat dan Pemberdayaan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAKESBANGPOL dalam Kota Bandung dalam melakukan pemberdayaan ormas sejauh ini belum mengacu pada Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Akan tetapi skema pemberdayaan Ormas di Kota Bandung oleh BAKESBANGPOL ditempuh melalui melalui 4 metode yaitu hubungan mitra, monitoring, evaluasi, dan hibah anggaran. Adapun kendala pokok yang melingkupi 2 faktor, Faktor Internal : formulasi anggaran yang belum dapat secara optimal menyentuh seluruh organisasi masyarakat di Kota Bandung . dan Faktor External : Tingginya kesadaran berorganisasi masyarakat tidak berbanding lurus dengan kualitas berorganisasi yang profesional, akuntable dan tertib. Dalam menghadapi kendala tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas berorganisasi masyarakat melalui agenda evaluasi secara persuasif serta mengefektifkan pemberian anggaran hibah secara selektif.

Actions (login required)

View Item