Pelaksanaan pasal 4 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut nomor 13 tahun 2015 tentang anti perbuatan maksiat dalam perspektif hukum pidana Islam

Ilmi, Intifa (2021) Pelaksanaan pasal 4 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut nomor 13 tahun 2015 tentang anti perbuatan maksiat dalam perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung DJati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak (2).pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (580kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy

Abstract

Pelacuran merupakan salah satu penyakit yang ada di masyarakat dan sudah seharusnya dihentikan penyebarannya. Karena pelacuran bukan termasuk gejala individual tetapi sudah menjadi penyakit sosial dari penyimpangan seksualitas yang norma dan agama. Jika dilihat dari hukum Islam mulai dari pengertian, hukuman terhadap pelacuran, jauh berbeda dengan hukum konvesional, khususnya yang terdapat di dalam PERDA Nomor 13 Tahun 2015 disamping itu sejak tahun 1985 hingga sekarang tingkat pelacuran di kabupaten Garut terus meningkat, padahal pemerintah kabupaten Garut telah membuat aturan hukum yang mengatur tentang larangan pelacuran dan kesusilaan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana menurut pasal 4 peraturan daerah kabupaten garut nomor 13 tahun 2015.(2) untuk mengetahui mekanisme pemberlakuan pasal 4 peraturan daerah kabupaten garut nomor 13 tahun 2015 tentang perbuatan anti maksiat di kabupaten garut. (3).untuk mengetahui sanksi pada pasal 4 peraturan daerah kabupaten garut nomor 13 tahun 2015 terhadap pelacuran dalam perspektif hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan content analysis dengan cara mengamati pelaksanaan pasal 4 peraturan daerah kabupaten Garut nomor 13 tahun 2015 tentang anti perbuatan maksiat lalu kemudian mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horn yang dimana teori pelaksanaan terdiri dari indikator-indikator yang mempunyai tujuan untuk memetakan kebijakan publik yang harus dilakukan dengan seharusnya, selanjutnya teori hukum islam yang erat kaitannya dengan pelacuran adalah hifdz al-nasl yang dimana Islam sangat menjaga kehormatan dan keturunan umatnya. Hasil penelitian dan simpulan dari penelitian ini adalah unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam pasal 4 perda kabupaten Garut nomor 13 tahun 2015 adalah pelaku, germo atau mucikari dan fasilitator. Mekanisme pelaksanaan perda yang dilakukan oleh aparat polisi pamong praja dengan cara patroli rutin dan pengaduan dari masyarakat. Sanksi yang terdapat dalam perda hanyalah kurungan selama enam bulan dan denda berupa uang, sedangkan di dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku pelacuran dibagi menjadi dua macam yakni bagi pezina muhsan di dera seratus kali dan di rajam dan pezina ghairu muhsan di dera seratus kali lalu diasingkan sedangkan bagi germo dan fasilitator dikenai hukuman ta’zir.

Actions (login required)

View Item