Relasi gender dalam sistem birokrasi: Studi kasus terhadap realita kesetaraan gender dalam sistem birokrasi di Kecamatan Gedebage Tahun 2012

Astuti, Eka Widi (2013) Relasi gender dalam sistem birokrasi: Studi kasus terhadap realita kesetaraan gender dalam sistem birokrasi di Kecamatan Gedebage Tahun 2012. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_bab1.pdf Download (353kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB)
	Text (BAB III) 5_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text (BAB IV) 6_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text (BAB V) 7_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)

Abstract

Masyarakat seolah-olah menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang berbeda. Pembedaan posisi, status dan peran sosial tersebut menempatkan laki-laki menjadi aktor dalam ranah publik, sedangkan perempuan adalah aktor dalam ranah privat (rumah tangga). Berbeda dengan masyarakat, birokrasi tidak melakukan pembedaan dan toleransi terhadap aspek-aspek gender. Hal ini karena Birokrasi merupakan refleksi dari sistem modern yang berjalan karena adanya tata aturan yang ketat, sehingga setiap anggotanya (baik laki-laki dan perempuan) menempati posisi dan bekerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan. Dualisme ini menyebabkan posisi perempuan yang berkecimpung dalam kedua sistem tersebut menjadi dilematis. Di satu sisi, mereka harus menjalankan tugas-tugas rumah tangga, sedangkan di sisi lain mereka harus melakukan kewajiban struktural mereka secara maksimal. Berdasarkan uraian masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan-hubungan sosial antara birokrat perempuan dan laki-laki (relasi gender) dalam sistem birokrasi di Kecamatan Gedebage. Fakta-fakta mengenai relasi gender tersebut kemudian dianalisis dari sudut pandang Sosiologi guna menambah kapasitas keilmuan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial Emile Durkheim sebagai teori induk, dan teori ketimpangan gender sebagai teori operasional. Fakta sosial memandang masyarakat sebagai satu-satunya realitas yang ada. Masyarakat menciptakan norma yang kemudian berfungsi untuk mengatur interaksi individu. Konsep di atas, kemudian disinggungkan dengan teori ketimpangan gender yang mengusung asumsi bahwa ketimpangan peran sosial antara laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer meliputi data profil Kecamatan Gedebage Tahun 2011, data nominatif kelurahan dan 15 responden yang memberikan informasi sesuai data yang diperlukan. Sumber sekunder berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan relasi gender. Hasil analisis menunjukan bahwa relasi gender para birokrat yang kurang ideal dalam keluarga, menyebabkan ketimpangan peran dan beban gender bagi mereka (terutama birokrat perempuan). Hal tersebut termanifestasi dalam bentuk beban ganda (double burgan). Para birokrat perempuan di Kecamatan Gedebage harus melakukan dua peran sekaligus: menjadi ibu rumah tangga dan pejabat pemerintahan. Dalam aktualisasinya, peran mereka sebagai ibu rumah tangga telah berpengaruh pada kinerja mereka di ranah struktural. Hal ini berarti bahwa ideologi patriarki bersifat external (nyata) dan coercive (berpengaruh) kepada perilaku dan pola interaksi para birokrat di Kecamatan Gedebage. Berdasarkan teori struktural fungsional pembedaan peran-peran gender antara birokrat laki-laki dan perempuan masih bertahan hingga sekarang karena nilai tersebut fungsional terhadap proses pemeliharaan stabilitas masyarakat. Menurut teori konflik, pembedaan peran gender tersebut masih bertahan karena laki-laki sebagai pihak yang dominan masih berkuasa. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan gender yang dialami para birokrat di Kecamatan Gedebage sudah mencapai satu tingkat ke arah yang lebih baik. Hal ini karena bentuk ketimpangan kuota partisipasi (antara pegawai laki-laki dan perempuan) yang kerap dijadikan indikator utama ketimpangan gender sudah tidak terjadi dalam sistem birokrasi di Kecamatan Gedebage.

Actions (login required)

View Item