Analisis putusan hakim tentang wanprestasi terhadap Akad Musyarakah dalam putusan perkara nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg

Shabirah, Aiz (2021) Analisis putusan hakim tentang wanprestasi terhadap Akad Musyarakah dalam putusan perkara nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (549kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy

Abstract

Dalam penerapan bermuamalah banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalamnya. Salah satunya sengketa pembiayaan akad Musyarakah pada putusan perkara Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg, sengketa mungkin terjadi karena adanya pihak yang tidak bisa membayar pengembalian modal yang telah dipinjamnya bahkan hingga merugikan mitra lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg. (2) Akibat hukum yang akan ditimbulkan dari parate eksekusi dalam perkara putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg. (3) Penyelesaian sengketa wanprestasi pada putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode yuridis normatif yakni metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lainnya. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri atas Putusan Perkara Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 130 HIR dan Perma No. 1 tahun 2016, Pasal 1234 KUH Perdata, Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1238 KUH Perdata dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959, Putusan Mahkamah Agung no.138 K/Ag/2019, Pasal 38 Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 181 HIR dan Pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 4 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 2) Akibat hukum parate eksekusi dalam putusan ini Majelis hakim membenarkan Tata Cara Tergugat dalam melakukan parate eksekusi karena sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan Dengan Tanah (UUHT). 3) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam putusan majelis hakim 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg sudah sesuai dan logis hakim menetapkan hukumnya.

Actions (login required)

View Item