Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyebarluaskan pornografi dan pornoaksi dalam pasal 4 Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi

Hilaludzikri, Hilaludzikri (2021) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyebarluaskan pornografi dan pornoaksi dalam pasal 4 Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (289kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (758kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (938kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana menyebarluaskan pornografi merupakan perbuatan asusila yang sangat meresahkan. Tindak pidana pornografi telah diatur pada Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pornografi masuk ke kategori jarimah ta’zir. Tinjauan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Untuk mengetahui unsur-unsur menyebarluasan ponografi menurut pasal 4 UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana menyebarluaskan pornografi menurut pasal 4 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi. 3) Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam pasal 4 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Peninjauan dalam hukum Islam menyebarluaskan pornografi dalam pasal 4 Undang-udang No 44 tahun 2008 tentang pornografi khususnya bagi pelaku menyebarluaskannya menurut Abdul Qodir Audah termasuk kedalam jarimah ta’zir yang mana jarimah ta’zir ini yang jaimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syariat keptusan tertinggi diserahkan kepada penguasa dan jarimah ta’zir ini yang jenis dan demi kemasalahatan umat memberikan sanksinya juga secara penuh menjadi wewenang penguasa bisa dikenakan hukuman mati, hukuman jilid dan kurungan atau penjara. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi atau content analysis yang berarti simpulan dari sebuah teks menganalisis atau memahami sebuah teks. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara kajian pustakan atau penelitian kepustakaan (library research). Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 4 Undang-undang No 44 tahun 2008 memuat dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan alat kelamin dan pornografi anak. Ditinjau dari hukum Islam unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini semuanya termasuk kedalam ta’zir karena ta’zir merupakan bentuk jarimah. Begitupun dalam sanksinya hukum pidana Islam bagian dari sanksi tindak pidana ta’zir bahkan sanksinya bisa penjara, hukuman mati dan bahkan hukuman jilid atau hukuman badan sekalipun.

Actions (login required)

View Item