Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut nomor 57 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2016 penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Nurjaman, Anry (2021) Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut nomor 57 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2016 penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy

Abstract

Dalam pelaksanaan peraturan bupati kabupaten garut nomor 5 tahun 2017 dijelaskan terkait bagaimana penataan dan pembinaan pasar rakyat dan pasar modern secara spesifik yang semestinya dan telah ditetapkan pada peraturan bupati ini, dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat banyak ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku seperti menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, hygenis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman seperti dijelaskan dalam pasal 7 point 1 huruf e, tetapi pada fakta dilapangan 16 pasar yang berdiri ada beberapa tidak melakukan hal itu yang akibat banyak pihak dirugikan disini, lingkungan sekitar tercemar karena limbah pasar yang tidak dibuang semestinya, kurang tertatanya para kios usaha yang akhirnya terlihat kumuh dan kurang memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib bagi konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui latarbelakang lahirnya peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017, kedua untuk mengetahui pelaksanaan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 dan ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelakasanaan peraturan bupati tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empirik kepada masyarakat, Sumber data dari Dinas Perindustrian, Perdaganngan dan ESDM, DPRD, serta dalam teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pertama, lahirnya Peraturan Bupati Garut Nomor 57 tahun 2017 Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengatur penataan dan pembinaan pasar rakyat, pasar modern dikabupaten Garut serta guna menumbuhkan iklim kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat yang berjualan dipasar rakyat bisa teratasi sehingga tercapai lah kesejahteraan yang merata disetiap pedagang. Kedua, dalam pelaksanaan perturan bupati ini memang secara konsep dan cara sudah sesuai dilakukan merujuk kepada peraturan yang berlaku tetapi pelaksanaan dilapangan belum optimal dilaksanakan karena melihat dilapangan masih belum tertata aspek fisik pasar rakyat seperti proses penataan limbah pasar, penataan kios pasar agar tidak terlihat kumuh dan menjaga rasa aman dan kenyaman kurang dalam hal ini serta kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dipasar. Ketiga, dalam konsep siyasah dusturiyah prinsip pembentukan peraturan atau pelaksanaan kebijakan harus berorientasi kepada kemaslahatan. Disamping itu ketaatan dari masyarakat terhadap pemimpinnya sangat dijunjung tinggi didalam islam, akan tetapi ketaatan dari rakyat terhadap peraturan yang dibuat pemerintah masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Actions (login required)

View Item