Izin poligami bagi perkawinan tidak dicatat : Studi putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor

Handayani, N. Tri Astuti (2021) Izin poligami bagi perkawinan tidak dicatat : Studi putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover-1.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (324kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy

Abstract

Permohonan izin poligami di Indonesia diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat izin poligami. Pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor, pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena pemohon dan isteri kedua pemohon sudah melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu selama 25 (dua puluh lima) tahun dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, setelah menjalin pernikahan sirri selama 25 (dua pulih lima) tahun barulah pemohon mengajukan izin poligami ke pengadilan. Alasan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat didalam pasal 4 sebagai syarat fakultatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta landasan hukum hakim dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara pada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan “Hkim dan Hakim Konstitusi wajib menggsli, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (Content Analysis) digunakan untuk menganalisa data/dokumen yang berupa isi putusan Pengadilan Agama Soreang dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (Putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi naskah dan kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah bahwa permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak memenuhi syarat yang ada didalam Pasal 4 yang menjadi syarat fakultatif yaitu: (1).Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (2).Isteri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3).Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Demi kemaslahatan lima orang anak dari pernikahan sirri pemohon dengan isteri kedua agar memiliki hubungan nasab dan mempunyai kepastian Hukum, sehingga permohonannya dapat dikabulkan. Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus pokok perkara dari permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang adalah hakim menggunakan asas contralegem, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan mengambil maksud dari kaidah fiqhiyyah. Dan Hakim dalam melakukan penemuan hukumnya menggunakan metode Kontruksi Hukum yaitu Kontruksi Argumentum a Contario.

Actions (login required)

View Item