Fauziyah, Fahmi (2021) Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_COVER.pdf Download (223kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_ABSTRAK.pdf Download (273kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf Download (279kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy |
Abstract
Era reformasi ini memberikan perubahan dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Keadaan tersebut menjadi hasil yang logis dalam penerapan, persiapan, perwujudan, hingga pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah. Lembaga pemerintahan wajib melakukan akuntabilitas dan transparansi atas program-program yang akan dilakukan khususnya mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengendalian dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Konsep tersebut berlaku untuk setiap pemerintah tingkat Provinsi dan Kota, termasuk Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban mengenai keuangan dengan menyajikan informasi yang lebih baik. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2015:9) bahwa terdapat (5) lima dimensi akuntabilitas publik yang wajib dijalankan lembaga-lembaga publik antara lain: a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran; b) Akuntabilitas manajerial; c) Akuntabilitas program; d) Akuntabilitas kebijakan; dan e) Akuntabilitas finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumenter dan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pegawai di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah mengenai pengelolaan keuangan yang tercantum pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana pertanggungjawaban tersebut dapat dibuktikan melalui laporan keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat secara rutin pertahun dan diawasi oleh BPK. ABSTRACT Fahmi Fauziyah 1178010071: “Accountability of Financial Management in the Office of Cooperatives for Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung City” This reform era brought about a change with the principles of accountability and transparency in the process of developing regional autonomy in Indonesia. This situation is a logical result in the implementation, preparation, realization, and accountability of regional financial management. Government institutions are required to carry out accountability and transparency for programs that will be carried out, especially regarding financial management that is carried out such as planning, budgeting, monitoring, controlling and must be properly accounted for. This concept applies to every provincial and city level government, including the Bandung City Office of Cooperatives for Micro, Small and Medium Enterprises. The purpose of this study was to determine the accountability of financial management in the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Bandung City to realize governance and accountability regarding finances by presenting better information. The theory that the researcher uses in this study is according to Hopwood and Tomkins (1984) and Ellwood (1993) in Mahmudi (2015: 9) that there are (5) five dimensions of public accountability that must be carried out by public institutions, including: a) Legal accountability and honesty; b) managerial accountability; c) Program accountability; d) Policy accountability; and e) Financial accountability. The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Data was collected by observation, documentary studies and interviews conducted directly to employees at the Department of Cooperatives for Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung. The results of research on financial management accountability at the Office of Cooperatives for Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung City are in accordance with government accounting standards regarding financial management as stated in Permendagri Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management. Where this accountability can be proven through financial reports and Government Agency Performance Accountability Reports (LAKIP) which are made annually and supervised by the BPK.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | akuntabilitas; pengelolaan keuangan; perencanaan anggaran |
Subjects: | Financial Economics, Finance Administration of Economy Administration of Economy > Administration of Financial Institutions |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Fahmi Fauziyah |
Date Deposited: | 04 Oct 2021 08:52 |
Last Modified: | 04 Oct 2021 08:52 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/44456 |
Actions (login required)
View Item |