Pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf a peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Cahayani, Indah (2021) Pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf a peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (380kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Era globalisasi dan krisis yang melanda Negara Republik Indonesia mengakibatkan meningkatnya masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatnya populasi gelandangan dan pengemis juga pengamen tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah Kota Bandung. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Huruf a setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan tersebut akan tetapi faktanya di lapangan masih banyak yang melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis dan gelandangan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menggambarkan sejauh mana Pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pasal 16 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Kerangka teori yang diambil adalah teori otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri dan juga menggunakan teori Good Governance yaitu, suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan teknik studi pengumpulan kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pasal 16 ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat belum cukup efektif, hal ini dilihat dari masih banyak nya para pengamen, pengemis dan gelandangan yang berada di jalan-jalan besar Kota Bandung khususnya di beberapa Lampu Merah yang ada di Kota Bandung. Belum efektifnya pelaksanaan pasal ini disebabkan beberapa kendala seperti minimnya pagu anggaran, munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 sehingga menghambat pelaksaan di lapangan, serta masih minimnya sosialisasi Perda yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga berupaya dalam mengatasi kendala yang ada dengan berbagai hal salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 pada masyarakat dengan bantuan instansi terkait.

Actions (login required)

View Item