Kedudukan hukum profesi menjadi Tenaga Kerja Wanita menurut Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan relevansinya dengan UU No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Noviana, Indra Drajat S (2021) Kedudukan hukum profesi menjadi Tenaga Kerja Wanita menurut Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan relevansinya dengan UU No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (384kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy

Abstract

Wanita bekerja atau wanita berkarir adalah keterlibatan wanita dalam suatu pekerjaan tertentu. pada masa kini banyak faktor yang mempengaruhi wanita terlibat kedalam dunia pekerjaan, salah satunya yang sering ditemui yaitu karena dorongan kebutuhan ekonomi. Implikasi dari wanita bekerja menimbulkan persoalan-persoalan yang baru terkait peran, hak dan kewajiban yang mungkin saja terabaikan. Maka dari itu mengenai permasalahan ini mengundang berbagai macam pendapat para ulama serta mengakibatkan beberapa regulasi harus dirumuskan. Dua diantaranya yaitu Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor 7 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004. Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui: 1) Latar belakang munculnya fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004. 2) Untuk mengetahui bahan hukum yang digunakan dalam pembentukan Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004. 3) Untuk memahami Bagaimana relevansi Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004. Penelitian ini didasarkan kepada dua aturan yaitu Fatwa MUNAS VI MUI No 7 Tahun 2000 tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita keluar negeri dan Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif komparatif. Deskriptif ialah menuturkan dan menafsirkan data yang sesuai fakta, keadaaan, fenomena yang ada dan disajikan secara apa adanya. Sedangkan Komparatif penulis berusaha menggali, dan mencari apa yang menjadi konsideran dari rujukan hukumnya secara studi pustaka (library research). Library research artinya mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diantaranya:1) Latar belakang munculnya fatwa MUNAS VI MUI yaitu MUI berusaha menjawab dengan baik persoalan perempuan. mengenai isu perempuuan bekerja, respon dari MUI tercermin pada fatwa yang dikeluarkan. Dan latar belakang munculnya UU No 39 tahun 2004 yaitu karena banyaknya permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka pemerintah harus membuat regulasi yang melindungi tenaga kerja Indonesia. 2) bahan hukum yang digunakan MUI dalam memfatwakan fatwa No 7 tahun 2000 yaitu Al Qur’an, Hadits dan Kaidah Fiqhiyyah. Bahan hukum yang digunakan dalam pengundangan UU No 39 tahun 2004 yaitu butir-butir dalam pancasila sebagai landasan filosofis, UUD 1945 sebagai landasan yuridis, dan aspek kebutuhan masyarakat sebagai landasan sosiologis. 3). Relevansi antara dua produk hukum ini adalah Wanita yang hendak pergi bekerja keluar negeri hukumnya diperbolehkan dengan terdapatnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi tenaga kerja wanita.

Actions (login required)

View Item