Analisis putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) no.025/G/X/2020 tentang sengketa konsumen atas penarikan motor secara paksa dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang undang-undang jaminan Fidusia dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130/PMK.010/2012

Oktaviani, Eka Sri (2021) Analisis putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) no.025/G/X/2020 tentang sengketa konsumen atas penarikan motor secara paksa dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang undang-undang jaminan Fidusia dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130/PMK.010/2012. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (703kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini berawal dari proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung terhadap salah satu konsumen yang melakukan wanprestasi. Dimana proses eksekusi tersbut berjalan dengan tidak kooperatif, sehingga jalannya eksekusi berujung pada persidangan di Kantor BPSK Cabang Kota Bandung dengan putusan No. 025/G/X/2020. Seharusnya tindakan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Adira Finance mengikut ketentuan yang tertera dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan terkait lainnya. Berhubung adanya hal tersebut perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui proses upaya eksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 /PMK010/2012, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan BPSK NO. 025/G/X/2020, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap proses eksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung menurut Undang-UundangNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap individu memiliki jaminan hak perlindungan hukum yang adil disetiap sektornya. Begitupun di sektor eksekusi jaminan fidusia, dimana setiap perusahaan pembiayaan dan konsumennya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 (3) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia guna mencapai nilai keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori yang digunakan ialah, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Serta Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh suatu gambaran mengenai fakta, dengan menganalisis data sekunder, yang didukung oleh data primer yang dihubungkan dengan peraturan terkait. Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini mencakuo data primer, sekunder dan tersier, dibantu dengan tiga jenis data bahan hukum. Proses pengumpulan data tersebut melalui tahapan studi kepustakaan, lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah upaya dalam proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung terhadap Ramadan yang tidak seluruhnya dilakukan sesuai dengan PMK No.130/PMK010/2012 tepatnya pada Pasal 3. Pertimbangan hukum hakim tidak mendasarkan pada Pasal 2 Perkap No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun, hal itu tidak menjadi pokok permasalahan inti karena dengan melalui putusan yang bersifat final dari Majelis Hakim BPSK Cabang Kota Bandung dengan langsung menunjukan langkah eksekusi yang semestinya dilakukan oleh PT. Adira FInance, kemudian para pihak terkait harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.

Actions (login required)

View Item