Pelaksanaan jual beli pakaian bekas (Monza) di Pasar (Pajak) Melati Kota Medan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konumen: Studi kasus Pasar (Pajak) Melati Kota Medan

Al-mahdaly, Said Hafizham (2021) Pelaksanaan jual beli pakaian bekas (Monza) di Pasar (Pajak) Melati Kota Medan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konumen: Studi kasus Pasar (Pajak) Melati Kota Medan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (381kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy

Abstract

Jual beli merupakan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing. Islam membolehkan jual beli dan mengharamkan riba dan Islam juga telah mengatur secara jelas tentang jual beli yang sesuai dengan syariat. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini ialah maraknya trend pakaian bekas (monza) yang dalam prakteknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah. Banyak dari pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya yang diatur dalam UUPK sehingga dapat terjadinya potensi gharar dalam prakteknya yang dilarang oleh syar’i, khusunya di pajak Melati Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas (monza) di pajak Melati Kota Medan. Apakah praktik jual beli pakaian bekas di pajak Melati terdapat unsur-unsur yang di larang oleh syariat. Seperti hak khiyar yang harus di penuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen. Kemudian ditinjau dari UUPK seperti yang di sebutkan dalam pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha poin B tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Kemudian penelitian ini juga mencari dan menjelaskan kesamaan antara UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah sehingga terjadi antara keduanya dan tidak saling bertentangan. Kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen dalam jual beli. Prinsip-prinsip muamalah harus terpenuhi dalam praktek jual beli seperti prinsip ‘an taradhin dari kedua belah pihak. Kemudian penerapan hak khiyar kepada konsumen harus dilakukan demi kenyamanan dan transparansi dalam jual beli sebagai hak yang harus didapatkan konsumen dari pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di mana penulis turun langsung ke lapangan, tepatnya di pajak melati Kota Medan, melakukan penelitian, pengamatan dan membandingkan antara teori-teori yang ada dengan fakta di lapangan. Dan mengumpulkan data data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, (interview), dan study kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa UUPK pasal 3, memiliki kesamaan dan kesesuaian dengan tujuan syariah (maqashid as-syariah), yaitu untuk kemaslahatan manusia. Jual beli antara pedagang eceran dengan konsumen akhir yang terjadi di pajak Melati Kota Medan jika di tinjau dari syarat dan rukun jual beli adalah sah. Dimana pedagang menjual barang dagangannya dengan menumpukkan pakaian monza pada beberapa tumpukan, dan ada juga yang di gantung menggunakan gantungan pakaian, dan konsumen atau pembeli bebas memilih barang yang sesuai dengan selera mereka. Akan tetapi para pelaku usaha tidak menjelaskan atau memberikan informasi yang jelas kepada para konsumen yang menjadi hak khiyar mereka. Upaya perlindungan konsumen di pajak Melati kota Medan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tidak sesuai atau belum sejalan dengan beberapa pasal yang tercantum dalam UUPK, yakni pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pasal 4 ayat 3,7 dan 8 tentang hak hak konsumen, kemudian mengenai kewajiban pelaku usaha yang tertulis dalam pasal 7 ayat 1,2,3,6, dan 7.

Actions (login required)

View Item