Andriani, Ayu (2021) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh yang terkena PHK akibat wabah pandemi Covid-19 dikaitkan dengan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : Studi kasus PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
|
Text (COVER)
1_Cover.pdf Download (172kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (143kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (414kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy |
Abstract
Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena virus COVID-19. Hal ini tentu memberikan dampak yang dapat merugikan bagi negara. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya COVID-19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kasus PHK yang dilakukan Oleh PT. Ramayana Lestari Tbk. kepada para pekerja dengan alasan force majeure ataupun mengalami kerugian pada masa pandemi. Yang mana masih banyak alternatif lain yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh yang terkena PHK akibat wabah pandemi COVID-19 dikaitkan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan perlindungan hukum, dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala hukum bagi pekerja/buruh di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk terhadap pemutusan hubungan kerja karena wabah COVID-19. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang- undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Teori keadilan dan kepastian hukum. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1), Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor SE. 907 Tahun 2004, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menguaraikan data kualitatif yang diperoleh dari penelitian studi lapangan dan kepustakaan dengan mengguakan pendekatan hukum Yuridis Empiris dilakukan dengan mengkonsepkan keadaan masyarakat dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum PHK yang dilakukan oleh PT. Ramayana Lestari Tbk akibat wabah pandemi COVID-19 termasuk kedalam force majeure relatif yaitu perubahan keadaan dimana masih banyak alternatif-alternatif lain yang dapat dilakukan selain melakukan PHK. Namun dengan kondisi dan kendala saat perlindungan hukum yang menyebabkan tidak terhindarnya PHK. Maka, upaya hukum yang dilakukan adalah renegosiasi kontrak kedua pihak agar dapat mengatur kembali hal-hal untuk melindungi kepentingan para pihak. Terutama upah dan pesangon sebagai ganti rugi dan perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pemutusan Hubungan Kerja; COVID-19; Force majeure; Pekerja/buruh; Perusahaan |
Subjects: | Private Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Ayu Andriani |
Date Deposited: | 29 Oct 2021 05:54 |
Last Modified: | 29 Oct 2021 05:54 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/45634 |
Actions (login required)
View Item |