Implementasi peraturan daerah Kota Cimahi Pasal 16 (E) Nomor 6 tahun 2018 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada masa adaptasi kebiasaan baru Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perspektif Siyasah Dusturiyah

Suci, Wulan (2021) Implementasi peraturan daerah Kota Cimahi Pasal 16 (E) Nomor 6 tahun 2018 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada masa adaptasi kebiasaan baru Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (801kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy

Abstract

Penyelanggaraan pelayanan publik administrasi pembuatan E-KTP merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan, namun adanya permasalahan mengenai kualitas dan ketidak jelasan pembuatan E-KTP yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya di kota Cimahi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu kerjasama berbagai pihak. Pemerintah Kota Cimahi telah membuat suatu regulasi yang memperkuat aturan penyelenggara pelayanan publik yakni lahirnya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengetahui kebijakan dalam mengatasi kendala pembuatan E-KTP setelah berlakunya adaptasi kebisaan baru Covid-19 sesuai dengan Pasal 16(e) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap prosedur dan kebijakan dalam mengatasi kendala pembuatan E-KTP. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards II yang dapat mengetahui ketercapaiannya pelaksanaan dari asas pelayana publik, Teori Pelayanan publik menurut Moenir, serta tinjauan siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan masalah yang diambil delapan prisnip siyasah dusturiyah menurut Masykuri Abdillah. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik penumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan yang diperoleh berkaitan dengan sistem pelayanan publik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan asas pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada masa adaptasi kebiasaan baru Covid-19 telah menjalankan 12 asas pelayanan dengan temuan data Survey Kepuasan Masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan Dinas antara lain: bagi petugas pelayanan untuk WFH dan mendapatkan handphone sebagai penunjang kerjannya, adanya pelayanan online dan fasilitas protokol kesehatan, serta fasilitas informasi dengan durasi pelayanan yang mudah dan cepat. Dari perspektif siyasah dusturiyah implementasi kebijakan haruslah memenuhi prinsip al-‘adalah, al-amanah, al-ukhuwwah, al-musawah, al-hurriyyah, al-syura, Ta’awun, serta al-silm, dan kebijakan tersebut telah memuat unsur dari prinsip siyasah dusturiyah menurut Masykuri Abdillah.

Actions (login required)

View Item