Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang no 5 tahun 2014 tentang jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan piatu dalam perspektif Siyasah Dusturiyah

Athifahputih, Putri Yashila Rahimah (2021) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang no 5 tahun 2014 tentang jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan piatu dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (1).pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (1).pdf Download (488kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1 (1).pdf Download (747kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB) | Request a copy

Abstract

Anak yatim mempunyai hak yang sama dengan anak – anak seusianya yakni hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal, namun sayangnya anak yatim yang mempunyai kemampuan ekonomi rendah pada akhrinya susah mendapatkan hak mereka, sehingga mereka mengalami keadaan terlantar bahkan perilaku salah dan tindak kekerasan. Untuk itu pemerintah kabupaten serang telah mengeluarkan perda no 5 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa jaminan kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu mereka akan mendapatkan bantuan keuangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, serta perlindungan dari kekerasaan fisik, mental, pelecehan seksual, penelantaraan dan ekspoloitasi. Oleh karena itu Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 1 ayat 7, upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pasal 1 ayat 7, dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan perda kabupaten serang no 5 tahun 2014 dengan menggunakan teori penerapan hukum, implementasi kebijakan public (van meter dan van horn) dan teori siyasah dusturiyah (prinsip kemaslhatan dan prinsip hak dan kewajiban rakyat). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif-empiris yang membahas mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan hukum tersebut. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer (secara langsung) dan data sekunder (kepustakaan) dengan menggunakan 3 teknik pengumpulan data yakni teknik observasi, wawancara, dan kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan : pertama, dalam menerapkan pasal 1 ayat 7, pemerintah kabupaten serang melalui dinas sosial mengeluarkan beberapa program kerja yakni: untuk memenuhi kebutuhan materil anak yatim dinsos mengeluarkan program baksos yang didalamnya terdapat lebaran anak yatim, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak yatim pemerintah mengeluarkan program Indonesia pintar (PIP), dan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan kesehatan pemerintah mengeluarkan program rehabilitas social. Kedua terdapat beberapa upaya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pasal 1 ayat 7 yakni: membuat standar dan tujuan kebijakan,bekerjasama dengan LKS, mencari donatur, mempertahankan SDM, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan komitmen antar lembagaKetiga tinjauan siyasah dusturiyah, dengan dikeluarkannya peraturan daerah ini pemerintah telah menciptakan kemaslhatan untuk anak yatim dan piatu dengan cara melindungi hak-hak mereka yang telah sesuai didalam Al-Qur’an.

Actions (login required)

View Item