Sifat final dan mengikat (final and binding) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu

Sunarya, Ade (2021) Sifat final dan mengikat (final and binding) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.PDF Download (42kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.PDF Download (213kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.PDF Download (209kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.PDF Download (466kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.PDF Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.PDF Restricted to Registered users only Download (429kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.PDF Restricted to Registered users only Download (546kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.PDF Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.PDF Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat (final and binding), sifat putusan ini dipandang merugikan dan menutup ruang untuk mencari keadilan bagi penyelenggara pemilu yang dikenai sanksi. Sifat putusan ini pernah di judicial review di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013, ketika masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan bahwa DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu; dan implementasi sifat final dan mengikat (final and binding) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan penelitian: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis/pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan sosiologis, dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Objek penelitian tentang Sifat Final dan Mengikat (Final and Binding) Putusan DKPP Dihubungkan dengan Teori Keadilan Pemilu. Kerangka pemikiran penelitian ini: pada lapisan grand theory menggunakan teori negara hukum; pada lapisan middle theory menggunakan teori keadilan pemilu; dan pada lapisan applied theory menggunakan teori putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Sifat final dan mengikat (final and binding) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disebutkan pada Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan 2). Implementasi sifat final dan mengikat (final and binding) pasca dikeluarkannya Putusan DKPP tidak dapat langsung dieksekusi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, namun putusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu. Keputusan Presiden, KPU, dan Bawaslu sebagai tindaklanjut Putusan DKPP dapat diuji di Peradilan Administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Actions (login required)

View Item