Pencatatan dan perlindungan terhadap daftar harta benda anak asuh dihubungkan dengan pasal 1 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan : Studi kasus di Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung

Andini, Ardita Putri (2021) Pencatatan dan perlindungan terhadap daftar harta benda anak asuh dihubungkan dengan pasal 1 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan : Studi kasus di Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (293kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu kewajiban seorang wali yang diatur oleh hukum di Indonesia adalah wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan dilaporkan pada Balai Harta Peninggalan di akhir tahun dalam bentuk pembukuan dan pelaporan. Pencatatan ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki anak asuh baik sebelum dia dalam penguasaan wali sampai berakhirnya perwalian. Tetapi dalam kenyataannya, panti asuhan masih tidak melakukan kewajibannya sebagai wali dengan tidak mencatat dan melaporkan harta anak asuh yang berada dalam penguasaannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait bagaimana pencatatan terhadap harta benda anak asuh di Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung, perlindungan hukum terhadap harta benda anak asuh di Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung serta tanggung jawab hukum terhadap harta benda anak asuh di Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung dalam ditinjau dengan menggunakan perpektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan acuan berpikir yang berperspektif kepada hukum perdata Indonesia dengan mengacu kepada UUD 1945, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Tanggung Jawab serta ditinjau dari aturan hukum positif lain dan penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui obsevasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pencatatan dan perlindungan terhadap harta benda anak asuh di Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung tidak berjalan karena tidak adanya pencatatan dan pembukuan harta benda tiap anak asuh yang diaudit dan dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan tiap tahun. Hal tersebut dikarenakan panti asuhan masih menganggap harta benda anak asuh tidak perlu dicatat karena dialokasikan untuk kebutuhan anak asuh. Perlindungan hukum terhadap daftar harta benda juga tidak terlaksana karena Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung tidak memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan dan anak asuh tidak menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab hukum adalah memulihkan kembali hak anak asuh terhadap harta bendanya dan harus dicabut penguasaan dirinya atas anak asuh, serta memberikan ganti rugi berupa biaya, ongkos dan bunga terhadap kerugian yang ditimbulkannya dan mempertanggungjawabkan perilakunya di muka Pengadilan. Minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan tidak adanya sosialisasi dari lembaga seperti Balai Harta Peninggalan, terkait wajibnya pencatatan terhadap harta benda anak asuh yang dilakukan oleh wali termasuk panti asuhan juga menjadi faktor terbesar tidak terlaksananya pencatatan dan perlindungan terhadap harta benda anak asuh.

Actions (login required)

View Item