Pelaksanaan koordinasi kepala desa, BPD dan masyarakat dalam proses pembentukan PERDES yang efektif dan efisien dalam mengelola Pendapatan Dan Belanja Desa : Studi di Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur

Anwar, Saepul (2021) Pelaksanaan koordinasi kepala desa, BPD dan masyarakat dalam proses pembentukan PERDES yang efektif dan efisien dalam mengelola Pendapatan Dan Belanja Desa : Studi di Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (378kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (656kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (787kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy

Abstract

Pembentukan PERDES adalah wewenang kepala desa dan BPD, akan tetapi masyarakat juga berhak ikut serta dalam pembentukannya yaitu dengan cara diwakili tokoh masyarakat ataupun menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD, akan tetapi sebagian masyarakat di Desa Buniwangi Kecamatan pagelaran Kabupaten Cianjur merasa tidak banyak tahu tentang Perdes dan merasa tidak diikut sertakan dalam proses pembentukannya. Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Buniwangi, khususnya tentang peran Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Buniwangi dalam pembentukan Peraturan Desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap koordinasi Kepala Desa, BPD dan Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Buniwangi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Pertama, adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Kedua, Tathbiq al-ahkam yaitu membahas tata atur penerapan hukum setelah dilegislasi, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun dalam tata peraturan islam, serta beberapa prinsip diantaranya prinsip keadilan dan kemaslahatan ummat. Secara umum, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan ( library research) dalam penyusunan Skripsi ini. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1). proses pembentukan Peraturan Desas secara legislasi sudah dilakukan sesuai UU Desa tahun 2014 mulai dari tahapan-diundangkan, 2).koordinasi antara Kepala Desa dan BPD cukup komunikatif,namun BPD dan masyarakat masih kurang koordinasinya sehingga Perdes yang dihasilkan belum sepenuhnya efektif bagi masyarakat, 3).tinjauan siyasah dusturiyah terkait Perdes Desa Buniwangi belum berjalan dengan baik, karena tidak ada kemaslahatan dan keadilan dalam pelaksanaannya. Realita yang terjadi di lapangan bertentangan dengan teori musyawarah dalam hukum Islam. kinerja Pemerintah Desa dan BPD kurang maksimal dalam mengelola APBEDES serta dalam membuat Peraturan Desa (RPJMDES) tidak sepenuhnya efektif bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Desa Buniwangi

Actions (login required)

View Item