Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut Penal Code Malaysia dan KUHP Indonesia

Maulida, Linda Nurul (2021) Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut Penal Code Malaysia dan KUHP Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (419kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (878kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih di Indonesia maupun di Malaysia, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional dengan modus operandi yang serba canggih. Demikian perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik di media sosial penyebarannya sangat cepat. Di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, sementara di Malaysia pencemaran nama baik atau fitnah diatur dalam Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Tahun 1957 dan Pasal 499 Penal Code of Malaysian. Ternyata, sistem dan dasar pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda, termasuk sanksi yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan: (1) Menjelaskan perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia (2) Menjelaskan pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif di Indonesia dan Malaysia. (3) Mengkaji perbandingan pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia. Hukum tercipta untuk melindungi, mencegah, dan memberi rasa aman terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa hukum dibentuk untuk mengatur hak dan kewajiban. Ketika seseorang melakukan kesalahan, sanksi hukum muncul untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama dan memberi efek jera sebagaimana maksud dari teori relatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dengan metode perbandingan, serta dianalisa dengan metode kualitatif. Adapun penulis menggunakan referensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Negara Malaysia Kanun Keseksaan (Penal Code) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, 1) Sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah Civil Law dengan karakteristrik adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada Presiden, dan sistem peradilan inkusitorial, sementara Malaysia menganut sistem Common Law yang didasarkan pada yurisprudensi; 2) Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310-321 KUHP dimana tindakannya dibedakan dengan unsur subjektif dan objektif, sementara di Malaysia diatur dalam Penal Code Pasal 499-504, Defamation Act 1957, dan Pasal 211 ayat (1) dan (2) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998; 3) Di Indonesia dikenal dengan istilah pencemaran nama baik, sementraa di Malaysia dikenal sebagai fitnah. Di Indonesia pelakunya dijatuhkan sanksi 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00-, sementara di Malaysia 1 tahun penjara dan denda tidak lebih dari 50.000 RM. Dan di dua negara ini, prosesnya sama-sama mengalami penyidikan dan penyelidikan.

Actions (login required)

View Item