Status hak keperdataan anak akibat keterlambatan pendaftaran akta kelahiran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XI/2013 : Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

Srandy, Putri Oktaria (2021) Status hak keperdataan anak akibat keterlambatan pendaftaran akta kelahiran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XI/2013 : Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (313kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (461kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy

Abstract

Pendaftaran kelahiran dapat menjadi cara untuk mengamankan hak-hak keperdataan seseorang. Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus melalui pengadilan negeri yang di atur pada Pasal 32 Undang-undang Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XI/2013, dan hal ini sebagai jembatan mempermudah masyarakat dalam pendaftaran akta kelahiran meskipun telah terlambat. Namun pada kenyataan nya di Disdukcapil Kab.Musi rawas masih cukup banyak masyarakat yang terlambat dalam pelaporan akta kelahiran. Oleh karena itu masalah ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak keperdataan bagi anak yang terdaftar dengan akte kelahiran menurut Pasal 1870 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, status hak keperdataan anak akibat keterlambatan pendaftaran akta kelahiran pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 serta kendala dan upaya hukum terhadap status hak keperdataan anak yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penelitian ini menggunkan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum yang penulis anggap paling relevan, dan menggunakan bahan hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, yang didukung dengan studi pustaka. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administasi Kependudukan dan Pasal 1870 KUHPerdata bahwa memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasan nya pembuatam akta kelahiran harus dilakukan, Status hak keperdataan anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 bahwa apabila seorang anak terlambat mendaftarkan akta kelahiran maka terlambat pula anak memiliki hak untuk diakui sebagai warganegara Indonesia dan tidak memiliki kepastian hukum terhadap status hak keperdataan nya. Terdapat kendala internal yaitu keterbatasan interaksi pegawai yang memberikan pelayanan secara langsung khususnya pada masa wabah Covid-19 yang akibatnya kinerja disdukcapil menjadi kurang efektif dan kendala eksternal yang terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dan alasan jarak yang jauh. Adapun upaya yang dilakukan Disdukcapil Kab. Musi Rawas terhadap kendala adalah upaya internal, pendaftaran akta kelahiran dilakukan secara daring/online, dan upaya eksternal, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kepala Desa atau Lurah, mengadakan program pelayanan keliling, dan melakukan kerjasama dengan bidan-bidan desa dan sekolah-Sekolah.

Actions (login required)

View Item