Pelaksanaan pengawasan larangan dan pembatasan barang ekspor-impor di Bea Cukai kota Bandung berdasarkan pasal 53 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan perspektif siyasah dusturiyah

Anjani, Mira Lutfha (2021) Pelaksanaan pengawasan larangan dan pembatasan barang ekspor-impor di Bea Cukai kota Bandung berdasarkan pasal 53 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (391kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi terhadap Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 53 bahwasanya Bea Cukai Kota Bandung melaksanakan Pengawasan terhadap barang Ekspor-Impor yang termasuk barang Larangan dan/atau Pembatasan. Di dalam mekanisme pengawasan terdiri dari administrasi, patroli darat dan penindakan, namun yang terjadi di lapangan tahapan tersebut tidak terlaksanakan dengan maksimal dikarenakan dari jumlah Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: a)prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor-impor berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, b)faktor pendorong dan penghambat kantor pabean Kota Bandung di dalam melakukan pengawasan kegiatan ekspor dan impor, c)tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pengawasan larangan dan pembatasan barang ekspor-impor. Kerangka pemikiran yang dilakukan penulis berdasarkan teori implementasi, yaitu menurut Ripley dan Franklin, implementasi merupakan tentang apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sesuatu terhadap jenis keluaran yang nyata (tangible outpout), sehubungan dengan teori pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu: mencerminkan sifat diawasi, diketahui cepat terkait penyimpangan, luwes, mencerminkan pola organisasi, ekonomis, mudah dipahami, dan segera ada perbaikkan. Sedangkan berdasarkan pada kaidah fiqh siyasah dusturiyah, yaitu: Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya itu bergantung kepada kemaslahatan. Metodelogi yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris data yang digunakan terdiri dari; data primer, sekunder dan tersier, kemudian dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, kepustakaan, maupun dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwasanya dapat disimpulkan, yaitu a)Timbulnya peristiwa pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan di Pos melalui identifikasi (ekspray atau anjing pelacak), kemudian dilakukan pengecheckkan terhadap barang yang telah diterbitkan oleh setiap regulasi Instansi terkait dan pelaksanaan pengawasan dilapangan sebagaimana yang sudah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan. b) menempatkan petugas Bea Cukai di hanggar Kawasan Berikat (KB), melalui system IT inventory dan Monitoring CCTV System maka perusahaan telah memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer yang tidak terlepas dari adanya beberapa Faktor pendukung dan Faktor penghambat, dan c) Menurut teori hisbah adalah suatu pengawasan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan menunjuk serta menugaskan kepada petugas yang khusus (dipilih) untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, lebih tepatnya terhadap sesuatu yang terjadi dilapangan secara sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta tradisi yang sesuai dengan tempat maupun zamannya.

Actions (login required)

View Item