Implementasi pasal 47 Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaran kepariwisataan di kabupaten Bekasi perspektif Siyasah Dusturiyah

Nugraha, M. Wildan (2021) Implementasi pasal 47 Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaran kepariwisataan di kabupaten Bekasi perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (554kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (806kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah ketidakjelasan dalam merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan tersebut. Adapun jenis usaha pariwisata yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi; diskotik, bar, klab malam, PUB, kepariwisataan, panti pijat (message), live music dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama. Tujuan penelitian ini adalahsebagai berikut: (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi; (2) untuk mengetahui hambatan dan tantangan tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi; (3) untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi. Fungsi hukum sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan, dengan harapan segala sesuatunya berjalan teratur dan tertib. Dalam posisimasyarakat yang teratur, hukum dijadikan sarana untuk mencapai terwujudnya keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empirik, teknik pengumpulan data lapangan yang dikaitkan dengan data kepustakaan, lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Bekasi perlu dikaji ulang dan diperkuat pelaksanaannya dengan pertimbangan seperti adanya penduduk golongan ekspatriat yang memiliki kebutuhan terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) namun pada akhirnya berdampak negatif pada sebagian masyarakat setempat sehingga terpapar perilaku negatif melanggar norma sosial dan agama, perlunya sanksi administratif untuk pelanggaran yang di lakukan oleh oknum masyarakat dan pengusaha yang merusak penyegelan THM. (2) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan kurangnya kesadaran pelaku usaha kepariwisataan dalam perizinan, lokasi yang jauh dari pengawasan Pemerintah Daerah yang menyebabkan pelaku usaha bebas mendirikan usaha kepariwisataan serta peran serta masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian usaha kepariwisataan serta masih minimnya pengaduan oleh masyarakat. (3)Peraturan daerah harus berpihak dan menguntungkan kepada rakyat, jika didalam suatu kebijkan yang akan dibuat nanti terdapat unsur mafsadat, maka perlu dipertimbangkan besaran unsur mafsadatnya, jika ternyata lebih banyak mudhorot ketimbang manfaatnya maka kebijakan seperti ini perlu dikaji ulang.

Actions (login required)

View Item