Sanksi penyedia Jarimah Khalwat perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh nomor 9/jn/2018/Ms.Bna

Sarmila, Ovelia (2021) Sanksi penyedia Jarimah Khalwat perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh nomor 9/jn/2018/Ms.Bna. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (334kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (763kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy

Abstract

Penyedia fasilitas jarimah khalwat merupakan salah satu perbuatan melanggar syari’at. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 ayat 2, penyedia fasilitas jarimah khalwat merupakan setiap orang, badan usaha, serta aparatur pemerintah yang dengan sengaja memberikan fasilitas, kemudahan hingga melindungi dan mempromosikan jarimah khalwat. Dalam hal ini bukan tempat, rumah, ataupun kamar saja sebagai fasilitas, namun termasuk menawarkan diri atau jasa untuk melayani pria hidung belang atau biasa disebut pelacuran. Wanita penghibur (PSK) sebagai penyedia fasilitas jarimah khalwat merupakan perbuatan yang dihukum ta’zir, hal tersebut merupakan upaya agar syari’at islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat ditegakkan. Tujuan dari penelitian ini pertama, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara bagi penyedia fasilitas jarimah khalwat dalam putusan mahkamah syaria’h Banda Aceh nomor 9/JN/2018/Ms.Bna. Kedua, mengetahui akibat hukum putusan hakim bagi penyedia fasilitas jarimah khalwat dalam putusan mahkamah syari’ah Banda Aceh Nomor 9/JN/2018/Ms.Bna. Ketiga, untuk mengetahui sanksi bagi penyedia fasilitas jarimah khalwat menurut perspektif hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang lebih memprioritaskan penelitian deskriptif dengan menganalisis suatu dokumen dan data-data bagi sanksi bagi pelaku penyedia fasilitas jarimah khalwat. data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan mahkamah syari’ah Banda Aceh nomor 9/JN/2018/Ms.Bna, peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan data sekunder berupa pendapar ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana penyedia fasilitas jarimah khalwat. Penelitian ini menggambarkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 9/JN/2018/Ms.Bna, sanksi bagi pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah khalwat, diputuskan berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 ayat 2. Namun putusan yang diambil oleh hakim kurang tepat menurut penulis, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dan pengakuan dari terdakwa dipersidangan, diketahui terdakwa melayani pria hidung belang berkali-kali. Sehingga hakim sharusnya juga mempertimbangkan pasal 33 ayat 3 tentang penyedia fasilitas jarimah zina yang juga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kemudian berdasarkan akibat hukum putusan hakim bagi penyedia fasilitas jarimah khalwat dalam putusan nomor 9/JN/2018/Ms.Bna, terdakwa dihukum ta’zir berupa hukuman cambuk sebanyak 15 kali dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bersama. Adapun sanksi pelaku penyedia fasilitas jarimah khalwat menurut perspektif hukum pidana islam adalah jarimah hudud, dalam kasusnya Nur Aini binti M.yusri diketahui telah melakukan zina beberapa kali dengan pria hidung belang dan pelaku belum muhsan maka harus dijatuhi hukuman dera sebanyak 100 kali sesuai yang telah dijelaskan didalam Al-quran dan Hadist.

Actions (login required)

View Item