Pelaksanaan pasal 98 ayat (1) undang - undang nomor 32 tahun 2009 pada PT. Pindo Deli 3 di Kabupaten Karawang

Al-Basith, Aldi Sa'adilah (2021) Pelaksanaan pasal 98 ayat (1) undang - undang nomor 32 tahun 2009 pada PT. Pindo Deli 3 di Kabupaten Karawang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DaftarIsi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (402kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Di Indonesia peristiwa perusakan terhadap lingkungan ini sangat begitu marak terjadi. regulasi serta aturan di Indonesia tidak memberikan dampak positif. Terkhusus di daerah seperti kabupaten Karawang yang di mana daerah ini sangat begitu banyak perusahaan-perusahaan industri yang tidak taat dan tidak patuh terhadap aturan/regulasi yang sudah diatur, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang seharusnya menjadi hal yang penting dimiliki dan dirawat oleh setiap perusahaan ini justru malah belum dikatakan layak. Padahal semua sudah diatur oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas pengelolaan lingkungan hidup daerah provinsi Jawa barat memberikan laporan di mana masih banyak limbah yang dialirkan secara sembarangan di daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hilir oleh perusahaan. Pada tahun 2017 kualitas air sungai citarum, dipengaruhi oleh limbah domestik. Pada tahun 2019 di kabupaten Karawang telah terjadi proses pembuangan limbah sembarangan yang di lakukan oleh PT. Pindo Deli III, ke anak sungai citarum yaitu sungai Cibeet, di Desa Taman mekar kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Dampaknya, masyarakat banyak dirugikan akibat penggunaan air yang tercemar ini dari mulai kesehatan dan perekonomian yang di mana air sebagai sumber kehidupan diwilayah tersebut. Sampai hari ini tidak tercapainya kepastian hukum masih menjadi kritikan di masyarakat karna tidak adanya proses penegakan hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap dugaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan PT. Pindo Deli III di Kab. Karawang, Untuk mengetahui kendala polres karawang dalam melaksanakan pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk mengetahui dan memahami upaya polres karawang dalam mengatasi tindak pidana lingkungan berdasarkan pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian, sebagai berikut: 1.Pelaksanaan pasal 98 ayat (1) sangat sulit diterapkan oleh pihak polres karawang, lambatnya respons pihak penegak hukum menjadi penyebab kepastian hukum sulit tercapai. Sanksi administratif dirasa kurang memberikan efek jera. Pemberhentian penyidikan menyebabkan antara das sollen dan dan sain belum maksimal. 2.Kendala Polres Karawang dalam melaksanakan pasal 98 ayat (1), perbedaan pemahaman aparat hukum dengan undang-undang, sulitnya proses penyelidikan akibat mahalnya anggaran. Kurang responsifnya pihak penegak hukum terhadap pencemaran lingkungan. 3.Upaya Polres Karawang dalam pelaksanaan pasal 98 ayat (1), melakukan peningkatan pendidikan/pelatihan terhadap penguasaan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk menekan biaya yang diperlukan, melakukan peningkatan SDM khusus dibidang tindak pidana lingkungan, dengan melakukan studi banding dengan polres lain yang menangani kasus yang sama.

Actions (login required)

View Item