Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pada perkara perselisihan hasil pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017

Hidayat, Yusron (2020) Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pada perkara perselisihan hasil pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (648kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Undang-undang no 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota. Kewenangan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan dari badan peradilan khusus, namun badan peradilan khusus yang seharusnya dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada hingga saat ini nelum juga terbentuk sehingga kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada ini diberikan kepada mahkamah konstitusi dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara tahap akhir pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 di provinsi Banten. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan kewenangan tentang ambang batas perkara perselisihan hasil pilkada menurut Undang-undang No 10 Tahun 2016. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada tahun 2017. Serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap putusan pada perkara perselisihan hasil pilkada gubernur dan wakil gubernur Banten 2017. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dilandaskan pada implementasi Undang-undang No 10 Tahun yang didasarkan pada teori kewenangan terhadap pelaksanaan hukum yang mana kewenangan merupakan kekuasaan formal berdasarkan undang-undang sebagai pijakan dengan mengedepankan perlindungan hak konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriftif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif menitik beratkan pada analisis hukum dengan menggunakan deskriftif analisis. sumber data primer adalah dokumen yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian serta dalam teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan . Berdsarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan ini merupakan kewenangna Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016. Kewenangan mahkamah konstitusi ini secara eksplisit bersifat sementara sehingga digunakan mekanisme ambang batas untuk menghindari perhitungan yang tidak masuk akal dan mahkamah konstitusi tetap pada jalurnya apabila perkara perselisihan pilkada ini tidak diatur mekanisme ambang batas maka mahkamah konstitusi kehilangan fokus pada tugas pokoknya. Meskipun demikian dalam prakteknya masih banyak peserta pilkada yang secara sadar mengajukan perkaranya meski secara ambang batas tidak memenuhi syarat, hal ini dilakukan dengan niatan mencari celah hakim mahkamah konstitusi dengan mendesak untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas dengan dalih keadilan. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah, berdasarkan kaidah siyasah La Imtsighatil Ijtihad Fii Mauridinnas bahwa dalam mengambil keputususan dalam sebuah sengketa diharuskan berdasarkan ketentuan dalil yang tertuang dalam undang-undang demi menghindari kemudharatan yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat hal ini selaras dengan kaidah Darul Mafasid Aula Min Jalbil Masholih.

Actions (login required)

View Item