Transformasi hukum Islam terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan : Studi atas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia

Saiful, Saiful (2021) Transformasi hukum Islam terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan : Studi atas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Doktoral thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text 3_daftar isi.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 4_bab 1.pdf Download (671kB) | Preview
	Text 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (727kB) | Request a copy
	Text 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) | Request a copy
	Text 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (965kB) | Request a copy
	Text 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB) | Request a copy
	Text 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sekarang usia perkawinan dibatasi yaitu laki-laki dan perempuan sama 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini diduga bertentangan dengan pendapat para ulama fikih yang memberikan batas usia perkawinan sesuai dengan usia baligh dalam al-qur’an. Oleh karena itu pasti akan berdampak terhadap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Fenomena perbedaan konsepsi antara fikih dan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, menjadikan penelitian ini menarik dan sangat perlu untuk dilakukan lebih mendalam lagi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi mengapa perubahan usia minimal perkawinan dirubah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, proses lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dari sisi teori pembentukan perundang-undangan (taqnin), metode atau teori yang dipakai untuk melahirkan norma perubahan umur minimal perkawinan oleh Pembuat Undang-Undang dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Peneliti dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, menggunakan teori-teori sebagai berikut: pertama, untuk teori utama (grand theory), digunakan teori negara hukum; kedua, teori menenggah (middle range theory), digunakan teori Taqnin dan teori Legislasi, sementara untuk teori aplikasi (applied theory) mengunakan teori maqhasid syari’ah (teori Maslahah). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian ini menunjukan : Pertama, ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masa sekarang sudah tidak relevan dengan situasi dan dinamika social masyarakat Indonesia, maka Undang-Undang tersebut khususnya tentang batas usia perkawinan dilakukan revisi untuk kemaslahatan masyarakat muslim Indonesia. Kedua, proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Ketiga, pembuat Undang-Undang melakukan perubahan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya menggunakan teori masalahah dan ditujukan untuk menghindarkan mudharat (mafsadat) yang akan muncul apabila tidak ada pembatasan usia yang tepat. Dilihat dari konsep maslahah penetapan batas usia perkawinan berada pada tingkat daruriyyah yaitu menjaga keselamatan jiwa (hifzu al-nafs), menjaga keselamatan akal (hifzu al-‘aql), dan menjaga keselamatan keturunan (hifzu al-nasl).

Actions (login required)

View Item