Analisis Siyasah Dusturiyyah atas proses perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) no. 30 tahun 2002 menjadi undang-undang no. 19 tahun 2019 pada implikasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Madjid, Nur Cholis (2021) Analisis Siyasah Dusturiyyah atas proses perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) no. 30 tahun 2002 menjadi undang-undang no. 19 tahun 2019 pada implikasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (427kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_DAFTAR ISI.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text (BAB_1) 5_BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB_2) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (994kB) | Request a copy
	Text (BAB_3) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy
	Text (BAB_4) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB) | Request a copy
	Text (BAB_5) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy

Abstract

Tedapat sebuah penurunan kinerja KPK setelah dilakukannya revisi undang-undang No.30 Tahun 2002 menjadi undang-undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Peberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni KPK hanya mampu melakukan tindakan 22% dari target 60 kasus di kurun waktu setelah di lakukannya revisi undang-undang KPK. Tujuan penelitian ini, pertama,untuk mengetahui konsep dan terminolog perubahan uu KPK No.30 Tahun 2002 menjadi uu KPK No.19 Tahun 2019, kedua, untuk mengetahui implikasi perubahan uu KPK terhadap KPK ketiga, untuk mengetahui perubahan uu KPK dan implikasinya terhadap kinerja KPK ditinjau dari siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori siyasah dusturiyyah, teori perubahan hukum dan teoriteminologi sosiologi korupsi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan empirik, jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis kualitatif seautu jenis yang konsen pada gejala gejala sosial yang terjadi dimasyarkat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan, pengamatan, telaah dan kepustakaan. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukender, data prmer adalah dari undang-udang yangbersangkutan penelitian, sedangakn data sekunder dari bahan bahan lain seperti buku-buku,jurnal dan karangan ilmiah lainnya. Pejabaran penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa konsep perubahan undang-undang KPK telah sesuai dengan amanat undang-undang No. 12 Tahun 2012, adanya perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi berdampak drastis pada kinerja KPK yakni mengalami penurunan drastis, perubahan undang-undang kpk telah mengandung masalahah untuk pembebasan korupsi di tanah sebagai upaya untuk menjaga harta kekuaan negara.

Actions (login required)

View Item