Penyelesaian hukum sengketa jaminan Fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019

Mubarok, Elfid Nurfitra (2021) Penyelesaian hukum sengketa jaminan Fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Masters thesis, : UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (49kB) | Preview
	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy

Abstract

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan dari perjanjian yang keberadaannya diproteksi oleh Undang-undang No. 42 tahun 1999. Adanya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam perekonomian khususnya dalam hal pembiayaan pengkreditan. Tidak dipungkiri pembiayaan dengan jaminan fidusia dewasa ini merupakan pembiayaan primodana bagi masyarakat dikarenakan debitur selain mendapatkan modal untuk berusaha, debitur juga masih dapat menggunakan objek jaminan sebagai sarana dalam berusaha serta untuk mendapatkan pembiayaan ini sangat mudah didapatkan oleh debitur. Namun pada praktiknya perkembangan jaminan fidusia khususnya dalam permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia dan penyelesaian hukumnya, masih menyisakan masalah di mana banyak dari debitur yang mengalami tindakan sewenang-wenang dari prilaku kreditur yang menggunakan jasa debt collector. In Casu para Pemohon yang mengajukan judicial review terhadap undang-undang jaminan fidusia hingga lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk menganalisa penyelesaian hukum sengketa jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan menganalisa implikasi yang timbul akibat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kerangka pemikiran dalam tesis ini menggunakan landasan 4 teori. Pertama, teori kepastian hukum, digunakan untuk mengukur unsur kepastian hukum terhadap hak, kepastian subjek hukum, dan kepastian objek dalam hukum jaminan yang lahir dari perjanjian. Kedua, teori pacta sunt servanda, mengukur kesepakatan klausul akad yang dibuat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kreditur dan debitur. Ketiga dan keempat, teori putusan hakim dan teori fidusia sebagai applied theory. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empris. Di mana sumber data berupa bahan pustaka, putusan, data laporan dan wawancara. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan, Pertama, Dalam penyelesaian hukum terkait dengan sengketa jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian hukum melalui alternative dispute resolution (ADR), dan penyelesaian hukum melalui litigasi (pengadilan). Kedua, implikasi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat berimplikasi positif dan negatif. Implikasi positif yaitu (a) debitur mempunyai bargaining position kesepakatan ingkar janji dalam kontrak perjanjian dan (b) terjaminnya asas kepastian hukum dan asas perlindungan hukum kepada debitur. Sedangkan implikasi negatif, yaitu (a) waktu proses penyelesaian hukum ingkar janji melalui gugatan pengadilan lebih lama dan (b) eksekusi jaminan fidusia tidak flexible.

Actions (login required)

View Item