Pelaksanaan pelindungan hukum atara debitur dengan kreditur terhadap jaminan Fidusia di bawah tangan dihubungkan dengan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia :Studi Kasus PT. Multindo Auto Finance Sumedang

Jabbar, Mochammad Ganjar Abdul (2021) Pelaksanaan pelindungan hukum atara debitur dengan kreditur terhadap jaminan Fidusia di bawah tangan dihubungkan dengan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia :Studi Kasus PT. Multindo Auto Finance Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (543kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy

Abstract

PT. Multindo Auto Finance dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan yang dilegalisasi oleh notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun dalam kenyataannya PT Multindo tidak mendaftarkan perjanjian ke notaris. Hal ini dikarenakan jika didaftarkan akan memerlukan biaya yang memberatkan debitor. Sehingga apabila terjadi kredit macet penyelesaiannya dengan musyawarah tetapi jika masalah tersebut sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka PT. Multindo bertindak tegas untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur dengan jaminan fidusia di bawah tangan di PT Multindo, pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur atau debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di PT Multindo dan untuk mengetahui kendala dan upaya hukum dalam mengatasi kesenjangan yang dialami oleh kreditur dengan debitur yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 tahun 1999. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD Tahun 1945, syarat sahnya suatu Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1997 tentang Perbankan, Pasal 11 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis data, observasi, dan wawancara. Adapun sumber data primernya adalah informan atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung. Data sekundernya berupa buku-buku tentang Jaminan Fidusia. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi kreditur termuat dalam perjanjian pengakuan utang mengenai kewajiban debitor guna melindungi kepentingan kreditor penerima fidusia dan diperkuat dengan adanya klausul penyerahan benda atau objek jaminan fidusia. Perlindungan hukum debitur ialah dilarangnya mencamtumkan klausula baku, apabila melanggar, perjanjian nya batal demi hukum. kendala PT Multindo ialah debitur yang mengatasnamakan debitur lain Upaya yang ditempuh dengan membuat syarat tambahan.

Actions (login required)

View Item