Penegakan hukum pidana dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum : Di lingkungan BAWASLU Kabupaten Ciamis

Fauzan, Wildan (2021) Penegakan hukum pidana dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum : Di lingkungan BAWASLU Kabupaten Ciamis. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (381kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | Request a copy

Abstract

Hukum Pidana Pemilihan Umum sejatinya diatur dalam Pasal 448 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian dalam pelaksanaannya terutama di Bawaslu Kabupaten Ciamis, dari 20 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pidana yang teregistrasi hanya 1 yang mencapai inkracht. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang Undang Pemilu, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Kabupaten Ciamis. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala aturan, larangan serta sanksi mengenai pemilihan umum sejatinya tertuang dalam UU Pemilu, akan tetapi pada realitasnya di masyarakat masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Dari aturan yang ada, kemudian dari banyaknya laporan dan temuan yang teregistrasi, tidak banyak pelanggaran tindak pidana pemilu masuk ke ranah persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum (rechtstaat), teori penegakan hukum dan teori pemidanaan atau tujuan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara/interview dengan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis, yakni Ibu Fanny Dwiriantini S.H.. Adapun Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum dalam pidana pemilu serentak tahun 2019 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan dengan satu atap melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kendala yang dihadapi yakni dari struktur hukum dan budaya hukum, kemudian upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis adalah memberikan edukasi tentang kepemiluan melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) serta memberikan sosialisasi guna menanamkan kesadaran hukum di masyarakat.

Actions (login required)

View Item